TEHERAN - Pemerintah Iran meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Irak untuk segera mencabut sisa-sisa pembatasan penerbangan yang dipicu oleh sanksi Amerika Serikat. Meskipun layanan penerbangan di Bandara Najaf telah beroperasi kembali sebagian sejak Senin malam lalu, Iran menilai masih ada hambatan besar yang menghalangi normalisasi transportasi udara antar kedua negara.
Dalam pernyataan resminya pada Kamis (kemarin), Kementerian Luar Negeri Iran dengan tegas mengecam tindakan Washington yang mereka sebut sebagai upaya "ilegal dan tidak manusiawi" untuk mengganggu jalur perdagangan dan transportasi udara. Teheran menuduh AS menerapkan "penegakan hukum ekstrateritorial" yang memaksa perusahaan-perusahaan ground handling di Irak menolak melayani penerbangan Iran karena takut terkena sanksi.
Meskipun Bandara Najaf sudah mulai melayani penerbangan ke Iran, situasi di Bandara Internasional Baghdad, Erbil, dan Sulaimaniyah masih lumpuh total. Akibatnya, jutaan warga Iran dan Irak yang biasanya melakukan perjalanan udara terpaksa beralih ke jalur darat dengan waktu tempuh minimal 12 jam. Kondisi ini sangat mengganggu arus lalu lintas peziarah antara wilayah mayoritas Syiah di Irak dan Iran.
Duta Besar Irak untuk Iran, Yasser Abdulzahra al-Hajjaj, menegaskan bahwa Baghdad sebenarnya tidak pernah memutuskan untuk menangguhkan penerbangan Iran. Ia menyebut penghentian layanan terjadi murni karena perusahaan swasta di bandara takut terkena dampak sanksi AS. Langkah ini memicu gelombang protes di berbagai kota Irak, termasuk di luar Bandara Najaf, Nasiriya, Karbala, dan Amarah.
Dampak dari kebijakan AS yang berlaku sejak 23 September ini sangat signifikan terhadap industri penerbangan Iran. Data dari pemantau penerbangan FlightRadar24 mencatat penerbangan dari dan ke Bandara Internasional Imam Khomeini Teheran anjlok hingga 42 persen. Rute ke Georgia, Oman, dan Azerbaijan dihentikan total, sementara penerbangan ke Dubai juga terhenti sejak tanggal tersebut. Menariknya, rute tersibuk ke Turki hanya turun 19 persen, dan penerbangan ke China tetap stabil.
Pemerintah Irak dilaporkan telah memohon pengecualian kepada AS dengan alasan kemanusiaan, mencakup kepentingan pengobatan, pendidikan, kunjungan keagamaan, dan kepentingan sipil lainnya. Namun hingga kini, belum ada kepastian mengenai respons Washington terhadap permohonan tersebut.