Parlemen Spanyol baru saja mengesahkan regulasi baru yang membatasi penggusuran paksa dan spekulasi properti. Langkah ini diambil untuk menekan harga sewa yang melambung dan merespons gelombang protes besar-besaran di jalanan. Namun, regulasi ini belum sepenuhnya aman karena bergantung pada hasil pemilu mendatang.
Keputusan ini keluar sehari setelah aksi mogok kerja nasional yang diikuti ratusan ribu warga. Mereka menuntut solusi atas krisis perumahan yang makin parah. Pemicu kemarahan publik adalah kasus penggusuran seorang nenek berusia 87 tahun, Maricarmen, yang videonya viral dan memicu gelombang solidaritas. Tragisnya, Maricarmen meninggal tak lama setelah diusir dari rumahnya, memicu kemarahan nasional.
Perdana Menteri Pedro Sanchez terpaksa mempercepat pemilu dan mengajukan dekrit baru. Meski dekrit pembatasan penggusuran lolos dengan selisih tipis (35-34 suara), aturan anti-spekulasi properti justru ditolak. Partai oposisi konservatif (Partai Populer) bersikap tegas: jika mereka menang di pemilu November nanti, mereka berjanji akan mencabut aturan ini. Mereka berdalih regulasi ini bisa merusak pasar dan membuat pemilik properti enggan menyewakan rumah.
Analisis Dampak: Bagi masyarakat penyewa, lolosnya aturan ini memberikan angin segar sementara, terutama perlindungan dari penggusuran bagi kelompok rentan. Namun, ketidakpastian politik membuat efek jangka panjangnya dipertanyakan. Jika kubu konservatif benar-benar mencabutnya, krisis perumahan bisa kembali memanas. Di sisi lain, kegagalan aturan anti-spekulasi menunjukkan sulitnya menekan harga properti tanpa mengganggu iklim investasi.