Sejak 2018, Inggris menjadi saksi fenomena menarik di balik kebijakan imigrasinya yang makin ketat. Bukan politisi kulit putih, justru sejumlah tokoh dari kelompok minoritas etnis seperti Sajid Javid, Priti Patel, Suella Braverman, James Cleverly, hingga Shabana Mahmood (dari Partai Buruh) yang secara bergantian menduduki posisi Menteri Dalam Negeri. Posisi kunci ini bertanggung jawab atas perbatasan, suaka, hingga deportasi.
Para politisi minoritas ini secara konsisten mengadvokasi pendekatan yang lebih keras terhadap imigrasi. Sajid Javid, misalnya, yang ayahnya datang sebagai pekerja tak terampil dan ibunya tak berbahasa Inggris, kini terang-terangan menentang masuknya pekerja tak terampil dan mereka yang tak mampu berbahasa Inggris. Bahkan, Priti Patel menggagas sistem imigrasi berbasis poin dan rencana kontroversial pengiriman pencari suaka ke Rwanda. Suella Braverman bahkan pernah mengungkapkan mimpinya untuk melihat pesawat deportasi lepas landas.
Menurut analisis seorang Dosen Senior Politik dan Hubungan Internasional di Aston University, Birmingham, fenomena ini bukan sekadar kebetulan atau keyakinan personal. Ada strategi politik yang jelas: partai-partai cenderung menunjuk politisi minoritas sebagai 'tameng reputasi' atau perisai citra. Ini bertujuan untuk menepis tudingan rasisme saat partai menerapkan kebijakan perbatasan yang restriktif, mengingat isu imigrasi di Inggris sudah lama memiliki dimensi rasial.
Menariknya, di tengah retorika yang makin keras, jumlah imigrasi secara keseluruhan justru seringkali meningkat selama periode ini. Ini menunjukkan adanya jurang antara retorika politik dan realita di lapangan. Bagi masyarakat, kondisi ini memicu pertanyaan tentang transparansi dan efektivitas kebijakan pemerintah, serta potensi gesekan di antara komunitas minoritas yang bisa saja merasa terwakili sekaligus terbebani oleh narasi keras ini. Ini juga memperlihatkan kompleksitas politik identitas dan kebijakan publik di negara multikultural seperti Inggris.