Investigasi terbaru Drop Site News (DSN) membongkar kolaborasi gelap antara mendiang Jeffrey Epstein, finansier yang dikenal karena skandal seks, dengan mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak. Selama lebih dari satu dekade, keduanya diduga besar-besaran mengeruk keuntungan dari ketidakstabilan di Nigeria.
Modus operandi mereka? Menjual teknologi pengawasan canggih yang dikembangkan dan diasah di wilayah pendudukan Palestina. Teknologi ini laku keras di Nigeria, khususnya untuk membuka jalan ke sektor minyak dan logistik yang sangat menguntungkan di negara Afrika Barat tersebut.
Berdasarkan sejumlah email yang dibocorkan oleh Kementerian Kehakiman Amerika Serikat dan dianalisis oleh DSN, Epstein dan Barak memanfaatkan pemberontakan Boko Haram. Mereka menawarkan solusi keamanan yang mereka klaim "teruji di lapangan" kepada para pejabat Nigeria. Laporan menunjukkan bahwa kesepakatan keamanan ini kerap jadi pintu masuk untuk kepentingan bisnis yang lebih luas, termasuk proyek infrastruktur untuk DP World dan investasi di sektor energi.
Terkuaknya fakta ini terjadi hanya beberapa hari setelah Sultan Ahmed bin Sulayem mundur dari jabatannya sebagai ketua raksasa logistik Uni Emirat Arab, DP World, pada 13 Februari. Pengunduran diri ini dipicu oleh terungkapnya kedekatannya dengan Epstein.
Dokumen-dokumen yang ada menunjukkan bahwa Epstein dan Barak melihat eskalasi kekerasan di Afrika Barat bukan sebagai krisis kemanusiaan, melainkan peluang bisnis. Dalam sebuah email tahun 2014 terkait kerusuhan sipil di Suriah, Libya, dan Somalia, Epstein menulis kepada Barak, "bukankah ini sempurna untukmu?" Barak membalas, "Ada benarnya. Tapi tidak mudah mengubahnya jadi aliran uang."
Investigasi juga mengungkap bagaimana perusahaan intelijen Israel memasarkan teknologi mereka ke Nigeria dengan eufemisme seperti "teruji di lapangan." Frasa ini merujuk pada sistem yang sebenarnya digunakan oleh militer Israel terhadap warga Palestina di bawah pendudukan. Contoh konkretnya, pada 2015, Barak dan seorang mitra bisnis menginvestasikan 15 juta dolar AS pada FST Biometrics. Perusahaan ini didirikan oleh mantan kepala intelijen militer Israel, Aharon Ze’evi Farkash. Teknologi inti mereka, sistem biometrik bernama Basel, pertama kali diuji coba di perlintasan Beit Hanoon (Erez) antara Israel dan Jalur Gaza, untuk mengontrol pergerakan pekerja Palestina.
Saat militer Nigeria berjuang melawan Boko Haram, Barak memfasilitasi penjualan peralatan pengawasan biometrik serupa ke Babcock University, sebuah institusi Kristen di Nigeria. Proyek ini dibingkai sebagai langkah antiterorisme, dengan siaran pers kala itu sesumbar bahwa teknologi ini akan "menyaring semua orang yang tidak diinginkan."
Email-email tersebut mengindikasikan bahwa pijakan awal ini memuluskan jalan Barak menanamkan keahlian siber Israel ke dalam struktur negara Nigeria. Pada tahun 2020, Bank Dunia bahkan menunjuk Direktorat Siber Nasional Israel dan sebuah startup yang didirikan bersama oleh Barak untuk membentuk infrastruktur siber nasional Nigeria.
Secara garis besar, dokumen-dokumen ini menunjukkan bahwa kerja sama keamanan seringkali hanya dalih untuk mengakses kekayaan sumber daya Nigeria yang melimpah. Dampaknya bagi masyarakat sangat serius: krisis dan konflik di sebuah negara rentan dieksploitasi untuk keuntungan pribadi, sementara teknologi pengawasan yang dikembangkan di zona konflik justru diperluas penggunaannya, berpotensi mengancam privasi dan hak-hak sipil warga sipil dengan dalih keamanan.