Gelombang demonstrasi kembali melanda India. Kali ini, partai oposisi, mahasiswa, hingga petani turun ke jalan menolak revisi besar-besaran daftar pemilih yang disebut telah menghapus sekitar 130 juta nama. Mereka menuntut pemulihan daftar lama dan mendesak mundurnya Kepala Komisioner Pemilihan (CEC) Gyanesh Kumar.
Kebijakan bernama Special Intensive Revision (SIR) itu mewajibkan warga membuktikan kelayakan sebagai pemilih, umumnya lewat dokumen-dokumen lama. Enam tahun silam, komunitas Muslim sudah memperingatkan bahwa menjadikan kewarganegaraan bergantung pada tumpukan kertas bisa membuat jutaan orang rentan tersingkir. Peringatan itu nyaris diabaikan.
Kini, ketika ancaman eksklusi menyasar kelompok yang lebih luas, banyak pihak yang dulu bungkam justru ikut turun ke jalan. Namun, sikap oposisi dinilai mengandung paradoks: mereka benar menantang SIR, tetapi tuntutannya tidak menyentuh Undang-Undang Kewarganegaraan (CAA) yang diskriminatif dan tetap menempatkan Muslim sebagai pihak yang dicurigai.
Dampaknya bagi masyarakat sangat nyata. Ketidakpastian status pemilih berpotensi mencoret hak konstitusional warga negara, memicu ketegangan sosial, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga pemilihan. Jika tidak diselesaikan transparan, krisis legitimasi politik bisa memburuk menjelang agenda pemilu berikutnya.