Rencana ambisius yang digagas mantan Presiden AS Donald Trump dan menantunya, Jared Kushner, untuk merekonstruksi Jalur Gaza menuai kritik tajam. Alih-alih menawarkan solusi komprehensif atas penderitaan masyarakat Gaza, proposal ini justru dinilai dangkal, mengabaikan akar konflik, dan lebih menyerupai prospektus properti mewah ketimbang cetak biru pemulihan.
Kritik ini muncul setelah Trump bersama sejumlah pemimpin dunia berkumpul di Davos, Swiss, untuk menandatangani piagam yang disebut “Dewan Perdamaian” dan memperkenalkan rencana pembangunan Gaza yang terkesan mengkilap. Ironisnya, di tengah perhelatan tersebut, kekerasan di Gaza masih terus berlangsung. Sejak gencatan senjata berlaku pada 10 Oktober, setidaknya 480 warga Palestina dilaporkan tewas, empat di antaranya gugur tepat di hari penandatanganan piagam tersebut.
Para pengamat kebijakan publik menilai, optimisme yang dipentaskan dalam pertemuan tersebut lebih mirip pertunjukan daripada upaya transformasi nyata. Proposal tersebut dinilai hampa secara struktural karena mengabaikan pemicu konflik sebenarnya, mengesampingkan peran serta Palestina, mengutamakan prioritas militer Israel di atas pemulihan sipil, serta sejalan dengan upaya berkelanjutan untuk mempertahankan pendudukan, pengusiran warga Palestina, dan penolakan hak kembali bagi mereka yang terusir pada tahun 1948 dan 1967.
Visi yang dibawa penasihat presiden Jared Kushner memperlakukan Gaza bukan sebagai masyarakat yang trauma akibat kekerasan dahsyat, melainkan sebagai 'kanvas kosong' untuk investasi properti mewah, zona komersial, pusat data, promenade tepi pantai, dan target Produk Domestik Bruto (PDB) ambisius. Ini lebih terasa seperti tawaran real estat daripada rencana pemulihan kemanusiaan. Bahasa pembangunan menggantikan realitas politik, presentasi mewah menggantikan hak asasi, dan pasar menggantikan keadilan.
Padahal, Gaza adalah rumah bagi lebih dari dua juta warga Palestina yang telah puluhan tahun hidup dalam pengepungan, pengungsian, perang berulang, dan ketidakamanan kronis. Rencana pembangunan kembali tidak akan berhasil jika terlepas dari pengalaman hidup mereka, atau jika Gaza hanya diperlakukan sebagai aset ekonomi terbuka untuk investasi spekulatif, termasuk dari kelompok Zionis ekstrem, alih-alih sebagai komunitas manusia yang berjuang mempertahankan identitas dan tatanan sosialnya. Bagi banyak keluarga, rumah sederhana di kamp pengungsian resmi Gaza adalah jembatan rapuh menuju harapan untuk kembali ke tanah asal mereka.
Pendekatan yang hanya berfokus pada ekonomi tanpa menyentuh akar permasalahan politik dan kemanusiaan justru berpotensi memperdalam ketidakpercayaan dan memperpanjang konflik. Agar berhasil, setiap rencana rekonstruksi harus menempatkan martabat, hak, dan partisipasi aktif warga Palestina sebagai inti dari setiap upaya pembangunan kembali. Mengabaikan hak-hak fundamental seperti hak kembali dan menyingkirkan aspirasi politik hanya akan menjadi resep kegagalan yang mahal.