Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres baru-baru ini melayangkan peringatan keras: organisasi global itu terancam "keruntuhan finansial" alias bangkrut. Guterres menyebut PBB bisa kehabisan dana operasional paling lambat bulan Juli mendatang jika tak ada perubahan signifikan. Krisis ini utamanya dipicu oleh tumpukan tunggakan iuran tahunan dari negara-negara anggota.
Dalam sebuah surat yang ditinjau Al Jazeera, Guterres mengungkap bahwa hingga akhir 2025, ada rekor tunggakan iuran sebesar US$1,57 miliar. Parahnya lagi, dari 193 negara anggota, baru 36 negara yang menuntaskan pembayaran kontribusi reguler mereka untuk tahun 2026. Selain tunggakan, aturan finansial kuno PBB juga memperparah kondisi, di mana badan global itu harus mengembalikan ratusan juta dolar iuran tak terpakai kepada negara setiap tahun. Guterres bahkan menyebut ini sebagai "siklus Kafkaesque" yang tak masuk akal: harus mengembalikan uang yang sebenarnya tidak ada.
Meski Guterres tidak secara spesifik menunjuk negara mana pun, peringatan ini muncul di tengah langkah Presiden AS Donald Trump yang gencar memangkas pendanaan Washington untuk institusi multilateral. Pemerintahan Trump bahkan telah mengumumkan rencana penarikan diri dari beberapa lembaga PBB dan meluncurkan inisiatif "Board of Peace" yang menurut beberapa ahli bertujuan untuk menggeser peran PBB. AS sendiri merupakan kontributor terbesar dengan 22 persen dari anggaran inti PBB. Namun, masalah tunggakan iuran bukan hanya dari satu negara saja, melainkan masalah kolektif yang membutuhkan komitmen dari semua anggota.
Jika PBB benar-benar kehabisan dana, dampaknya akan sangat luas dan krusial bagi masyarakat dunia. Operasional PBB yang mencakup misi perdamaian, bantuan kemanusiaan di zona konflik, program pembangunan berkelanjutan, hingga penanganan krisis global seperti iklim dan pandemi, bisa terhambat atau bahkan lumpuh. Guterres mendesak agar semua negara anggota segera memenuhi kewajiban mereka untuk membayar iuran secara penuh dan tepat waktu. Atau, jika tidak, mereka harus sepakat untuk merombak total aturan finansial PBB demi mencegah keruntuhan yang nyata.