Situasi politik di Somalia kembali bergejolak. Tentara nasional Somalia baru-baru ini mengambil alih Baidoa, kota terbesar dan sangat strategis di negara bagian Southwest. Tak lama setelah peristiwa penting itu, Abdiaziz Hassan Mohamed Laftagareen, Presiden negara bagian tersebut, mengumumkan pengunduran dirinya setelah lebih dari tujuh tahun menjabat.
Pengambilalihan Baidoa, sebuah kota yang berjarak sekitar 245 km di barat laut ibu kota Mogadishu, terjadi pada Senin. Peristiwa ini menandai dimulainya transisi politik krusial di wilayah tersebut. Pengumuman mundurnya Laftagareen, yang ia sampaikan melalui akun Facebook pada 30 Maret 2026, mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, ini hanya berselang beberapa hari setelah ia terpilih kembali untuk masa jabatan lima tahun, sebuah hasil pemilu yang langsung ditolak oleh pemerintah federal Somalia karena dianggap ilegal.
Ketegangan antara pemerintah federal di Mogadishu dan administrasi regional Southwest memang sudah berlangsung lama. Perselisihan seringkali muncul, terutama terkait hasil pemilu dan usulan amandemen konstitusi yang didukung oleh pemerintah pusat. Administrasi Laftagareen sendiri dikenal sebagai penentang utama amandemen tersebut.
Pemerintah federal di Mogadishu menyambut baik transisi kepemimpinan ini. Mereka menyerukan ketenangan dan persatuan di tengah perubahan. Menteri Informasi Somalia, Daud Aweis, melalui sebuah pernyataan, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas, melindungi jiwa dan harta benda masyarakat, serta menjamin tidak ada tindakan balas dendam selama masa transisi politik yang dinilai sangat sensitif ini. Untuk sementara, Ahmed Mohamed Hussein, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan Southwest, ditunjuk sebagai pejabat presiden sementara melalui dekret resmi.
Namun, kondisi di Baidoa pasca-pengambilalihan masih diselimuti ketidakpastian. Seorang tetua lokal, Adan Hussein, menggambarkan Baidoa kini seperti 'kota hantu'. Banyak warga dilaporkan telah mengungsi dari kota dalam seminggu terakhir. Beberapa lembaga bantuan kemanusiaan juga terpaksa menangguhkan aktivitas mereka di Baidoa karena khawatir akan pecahnya bentrokan antara tentara nasional dan pasukan regional.
Peristiwa di Baidoa ini tak pelak memperlihatkan kerapuhan sistem federal Somalia yang sering menghadapi gejolak. Perselisihan mengenai pemilu dan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah seringkali menjadi pemicu keretakan politik. Baidoa sendiri adalah kota yang sangat strategis, menjadi pusat bagi penjaga perdamaian internasional dan agen kemanusiaan di wilayah yang rentan kekeringan, konflik, dan pengungsian. Transisi kekuasaan ini juga terjadi menjelang pemilu nasional yang sangat dinanti dan kontroversial di Somalia tahun ini. Gejolak semacam ini dikhawatirkan dapat mengganggu persiapan pemilu dan memperdalam polarisasi politik di negara Tanduk Afrika tersebut.