Ketegangan di Laut Karibia sedikit mereda. Amerika Serikat akhirnya melunak, mengumumkan pelonggaran embargo minyaknya terhadap Kuba. Keputusan ini datang setelah desakan keras dari negara-negara tetangga Kuba yang khawatir krisis kemanusiaan akan memicu ketidakstabilan regional.
Departemen Keuangan AS menyatakan akan memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan untuk menjual kembali minyak Venezuela ke Kuba. Langkah ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan komersial dan kemanusiaan di pulau tersebut. Namun, AS menegaskan, pelonggaran ini tidak berlaku untuk entitas yang terafiliasi dengan militer, intelijen, atau institusi pemerintah Kuba.
Kuba memang sedang dalam cengkeraman krisis energi parah. Selama 25 tahun terakhir, Venezuela menjadi pemasok utama minyaknya lewat sistem barter. Namun, pasokan terhenti setelah AS mengambil alih ekspor minyak Venezuela. Meksiko, yang sempat jadi alternatif, juga menghentikan pengiriman setelah Washington mengancam tarif. Akibatnya, pembangkit listrik lumpuh, dan transportasi terhambat, memperparah kondisi warga Kuba.
Kekhawatiran serius diungkapkan para pemimpin Karibia dalam pertemuan CARICOM di Saint Kitts dan Nevis. Perdana Menteri Jamaika, Andrew Holness, mengingatkan bahwa penderitaan kemanusiaan di Kuba tidak akan terbatas di sana saja. Senada, PM Saint Kitts dan Nevis, Terrance Drew, yang pernah menempuh pendidikan di Kuba, menceritakan laporan tentang kelangkaan pangan dan tumpukan sampah di jalanan, memperingatkan bahwa Kuba yang tidak stabil akan berdampak ke seluruh kawasan.
Meski melunak, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, tetap pada pendiriannya. Ia menyalahkan kebijakan pemerintah Kuba atas krisis yang terjadi, bukan embargo AS. Rubio, yang berdarah Kuba, juga memberi peringatan keras: sanksi bisa diberlakukan kembali jika minyak sampai ke tangan militer atau pemerintah Kuba. Menurutnya, Kuba harus berubah secara drastis untuk meningkatkan kualitas hidup rakyatnya, karena sistem yang ada saat ini dianggap sedang kolaps.