JAKARTA - Sayap pemuda Partai Kongres India, Indian Youth Congress (IYC), menggelar aksi protes besar-besaran di kantor Meta di tiga kota: Hyderabad, Mumbai, dan Gurugram. Mereka menuntut raksasa teknologi AS itu segera memulihkan akun Instagram para pemimpin mereka yang diblokir sejak 19 November lalu.
Aksi ini memanas. Di Hyderabad, massa menerobos masuk ke gedung kantor Meta dan bentrok dengan polisi serta satpam. Di Mumbai, dinding kantor dicorat-coret dengan slogan protes. Sementara di Gurugram, pengunjuk rasa membentangkan spanduk raksasa bertuliskan 'Restore Youth Congress Accounts'.
Pihak IYC menuding Meta bertindak ilegal dengan menahan akun mereka atas perintah Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa. Mereka menilai raksasa teknologi itu telah menyerahkan diri pada tekanan politik dan melanggar Konstitusi India. 'Jika Meta ingin berbisnis di India, hormati Konstitusi India, jangan menyerah pada perintah sewenang-wenang pemerintah BJP,' tegas pernyataan resmi IYC seperti dikutip dari Reuters.
Meski dua akun utama telah dipulihkan setelah kerusuhan Jumat lalu, IYC tetap memberikan ultimatum keras: 7 hari bagi Meta untuk mencabut semua pembatasan terhadap suara oposisi, jurnalis, dan kreator konten. Mereka juga menuntut transparansi terkait berapa banyak akun yang diblokir atas perintah pemerintah dalam enam bulan terakhir.
Menariknya, pengunjuk rasa juga memasang spanduk sindiran di Delhi yang mengejek CEO Meta, Mark Zuckerberg, dengan sebutan 'Mark BJPberg'. Ini menyindir dugaan keberpihakan Meta kepada PM Narendra Modi dan partainya.
Analisis Dampak: Kasus ini menyoroti pertarungan sengit antara kebebasan berekspresi dan regulasi internet di India, pasar pengguna terbesar Meta. Aturan pemerintah India yang mewajibkan penghapusan konten ilegal dalam waktu 3 jam (turun dari sebelumnya 36 jam) memicu kekhawatiran besar akan sensor berlebihan. Data menunjukkan pemerintah India mengeluarkan hampir 195.000 perintah pemblokiran ke Instagram, Facebook, dan YouTube antara Maret-Juli, sementara Meta sendiri membatasi lebih dari 5,4 juta konten. Bagi masyarakat India, ini adalah pertarungan kritis: apakah platform digital akan menjadi alat kekuasaan politik atau tetap menjadi ruang demokrasi yang netral.