Harare, Zimbabwe – Parlemen Zimbabwe resmi mengesahkan RUU Amandemen Konstitusi No. 3 yang kontroversial. Aturan baru ini menghapus sistem pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat dan menggantinya dengan pemungutan suara oleh anggota parlemen. Keputusan ini langsung memicu perdebatan sengit antara kubu pendukung dan oposisi.
Dalam sidang yang digelar Kamis lalu, sebanyak 216 anggota parlemen menyetujui RUU tersebut, sementara 42 menolaknya. Kini, RUU akan dibawa ke Senat yang diprediksi juga akan meloloskannya karena didukung mayoritas suara. Jika lolos, presiden selanjutnya hanya akan dipilih oleh 210 anggota parlemen, bukan oleh 15 juta warga negara yang memiliki hak pilih.
Menteri Kehakiman Zimbabwe, Ziyambi Ziyambi, yang menjadi sponsor RUU, membantah keras tuduhan bahwa kebijakan ini akan merusak demokrasi. Ia menyebut perubahan ini sebagai penyempurnaan sistem tata negara berdasarkan pengalaman selama satu dekade terakhir. Menurutnya, sistem baru ini justru akan memastikan kesinambungan kebijakan pembangunan.
Namun, kalangan oposisi dan aktivis masyarakat sipil menilai langkah ini sebagai upaya sistematis untuk memperkuat cengkeraman kekuasaan Presiden Emmerson Mnangagwa dan partainya, ZANU-PF. Mereka khawatir aturan ini menjadi pintu masuk bagi Mnangagwa untuk memperpanjang masa jabatannya di luar batas konstitusi tahun 2028.
Seorang warga Harare, Barnabas Gura, meluapkan kekecewaannya. Ia menilai keputusan ini mengkhianati hak demokrasi rakyat. “Hanya 210 anggota parlemen yang memilih mewakili 15 juta jiwa? Ini tidak masuk akal. Delapan tahun pemerintahan Mnangagwa gagal mengentaskan kemiskinan, memberi waktu lebih lama tidak akan mengubah apa pun,” ujarnya kepada Al Jazeera.
Analisis Dampak: Langkah Zimbabwe ini menjadi preseden berbahaya bagi demokrasi di Afrika. Jika disahkan, sistem ini menghilangkan mekanisme kontrol langsung rakyat terhadap eksekutif. Para pengamat politik memperingatkan bahwa tanpa pemilu langsung, potensi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi semakin besar. Situasi ini juga berpotensi memicu gelombang protes baru di tengah krisis ekonomi yang sudah akut.