Madrid, Spanyol - Pemerintahan Perdana Menteri Pedro Sánchez mengalami pukulan telak setelah Kongres Spanyol menolak dua rancangan undang-undang (RUU) darurat yang dirancang untuk mengatasi krisis perumahan yang semakin parah. Penolakan ini tidak hanya menggagalkan perlindungan bagi penyewa, tetapi juga memicu spekulasi kuat bahwa Spanyol akan segera menggelar pemilihan umum dipercepat.
Dalam voting yang berlangsung sengit, parlemen menolak dekrit pertama dengan selisih suara tipis 178 banding 172, sementara dekrit kedua ditolak dengan 184 suara berbanding 166. Keputusan ini menjadi tamparan keras bagi koalisi sayap kiri yang berkuasa, terutama karena mereka tidak memiliki mayoritas absolut di parlemen.
Latar belakang penolakan ini adalah gelombang protes nasional yang dipicu oleh pengusiran paksa Maricarmen Abascal, seorang wanita berusia 87 tahun, dari rumahnya di Madrid. Abascal diusir setelah tidak mampu membayar kenaikan sewa yang drastis oleh perusahaan pemilik properti, Urbagestión. Kasus ini menjadi simbol kemarahan publik terhadap lonjakan harga sewa yang tidak terkendali di Spanyol.
Meskipun pihak perusahaan akhirnya menawarkan Abascal untuk kembali dengan sewa murah, gelombang protes tidak surut. Ratusan demonstran yang berkumpul di luar gedung parlemen meneriakkan slogan-slogan kemarahan seperti 'memalukan' dan 'keuntungan kalian, kesengsaraan kami'. Serikat Penyewa (Sindicato de Inquilinas) bahkan mengumumkan akan memperluas gerakan protes ke seluruh lingkungan di Madrid dan berencana menggelar mogok kerja umum.
Kegagalan legislasi ini mempertegas posisi Sánchez yang rapuh. Sumber media lokal melaporkan bahwa pemerintah akan menggunakan akhir pekan ini untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan membubarkan parlemen dan menggelar pemilu lebih cepat dari jadwal yang seharusnya musim panas mendatang.