Pemerintahan Presiden Donald Trump di Amerika Serikat dituding kembali memakai jurus lawas era George W. Bush di tahun 2003 untuk membenarkan peningkatan ketegangan dengan Iran. Analis menyebut, pola retorika yang mirip ini – menyoroti ancaman nuklir dari 'rezim jahat' – kini diarahkan ke Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, setelah sebelumnya Saddam Hussein dari Irak jadi musuh utama.
Namun, kali ini ada perbedaan mendasar. Jika di era Bush intelijen sengaja dimanipulasi agar selaras dengan narasi perang, kini laporan intelijen justru kontradiktif dengan klaim Trump soal ancaman nuklir Iran yang mendesak. Gedung Putih bahkan dituding sengaja menciptakan "kekacauan informasi." Contohnya, juru bicara Karoline Leavitt pernah sesumbar bahwa fasilitas Iran sudah "dilenyapkan" dalam "Operasi Midnight Hammer" tahun 2025, tapi di sisi lain utusan Trump, Steve Witkoff, mengklaim Teheran "sepekan lagi" dari bom nuklir.
Para analis melihat, ambiguitas informasi ini punya tujuan khusus: menjaga ancaman tetap samar demi membenarkan tekanan militer berkelanjutan. Berbeda dengan situasi pasca-9/11 yang dimanfaatkan Bush untuk memantik kemarahan publik, Trump disebut tidak memiliki insiden nyata yang melibatkan Iran menyerang tanah AS. Oleh karena itu, ia "menciptakan" ancaman langsung, seperti klaim rudal balistik Iran bisa mencapai Amerika, sebuah klaim yang disebut tidak didukung oleh intelijen.
Modus ini menimbulkan kekhawatiran serius akan potensi eskalasi konflik di Timur Tengah. Keputusan strategis bisa diambil berdasarkan klaim yang tidak kokoh, mirip dengan alasan perang Irak yang kemudian terbukti keliru. Masyarakat perlu waspada terhadap narasi yang bias dan memeriksa fakta dari berbagai sumber, mengingat risiko disinformasi yang tinggi dalam situasi geopolitik yang makin panas ini.