Pemimpin politik Hamas di luar negeri, Khaled Meshaal, secara tegas menolak seruan untuk melucuti senjata faksi-faksi Palestina di Gaza. Baginya, langkah itu justru akan mengubah rakyat Palestina menjadi "korban mudah" yang bisa dihabisi di tengah kondisi pendudukan Israel yang masih berlanjut.
Berbicara dalam Forum Al Jazeera di Doha, Meshaal menyebut diskusi soal pelucutan senjata Hamas sebagai kelanjutan upaya berabad-abad untuk menetralkan perlawanan bersenjata Palestina. "Selama pendudukan masih berlangsung, bicara pelucutan senjata akan membuat rakyat kami menjadi korban yang mudah dimangsa oleh Israel, yang bersenjata lengkap dari seluruh dunia," ujarnya.
Ia menjelaskan, jika ada pembicaraan tentang itu, harus lebih dulu diciptakan lingkungan yang memungkinkan rekonstruksi, bantuan, dan jaminan agar perang tidak kembali pecah antara Gaza dan entitas Zionis. Hamas, melalui mediator seperti Qatar, Turki, dan Mesir, serta dialog tidak langsung dengan Amerika Serikat, telah mengutarakan visinya terkait hal ini.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump sempat mendorong demiliterisasi komprehensif Hamas, bahkan mengancam akan ada konsekuensi jika mereka menolak. Namun, Hamas tetap bersikukuh tak akan menyerahkan senjata selama Israel masih menduduki Gaza. Ironisnya, setelah kesepakatan "gencatan senjata" yang dimediasi AS Oktober tahun lalu, Israel terus melakukan serangan mematikan hampir setiap hari di Gaza, melanggar kesepakatan tersebut. Mereka juga menolak mundur dari 'Garis Kuning' di Gaza timur, wilayah informal yang masih dikuasai militer Israel. Sejak gencatan senjata terbaru, setidaknya 576 warga Palestina tewas dan 1.543 lainnya luka-luka.
Meshaal menuding Israel sengaja ingin mengambil senjata Palestina untuk menciptakan kekacauan. Sebagai alternatif, Hamas telah mengajukan usulan gencatan senjata jangka panjang, antara 5 hingga 10 tahun, yang menurutnya bisa menjamin senjata tidak akan digunakan. Negara-negara mediator, yang memiliki hubungan mendalam dengan Hamas, bisa menjadi penjaminnya. Meshaal menekankan, masalah utamanya adalah pendudukan, bukan senjata perlawanan.
Sikap tegas Hamas ini tentu saja semakin memperumit upaya perdamaian di wilayah tersebut. Dengan penolakan pelucutan senjata, apalagi di tengah pelanggaran gencatan senjata oleh Israel dan berlanjutnya pendudukan, ketegangan diprediksi akan terus membara. Ini juga menyoroti dilema besar bagi masyarakat internasional dalam menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan, sementara krisis kemanusiaan di Gaza terus memburuk akibat konflik tak berujung. Tanpa penanganan akar masalah pendudukan, jalan menuju perdamaian sejati akan tetap terjal dan penuh tantangan.