Ada kejutan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump! Ia berencana mengunjungi Venezuela, menjadikannya Presiden AS pertama yang menyambangi negara Amerika Selatan itu sejak tahun 1997. Pengumuman ini datang seiring dengan sinyal 'damai' antara kedua negara yang sempat tegang, terutama setelah AS sempat menerapkan sanksi keras.
Rencana kunjungan Trump muncul setelah 'pengambilan alihan' kekuasaan dari Presiden Nicolas Maduro awal Januari lalu. Kini, Delcy Rodriguez, mantan wakil Maduro, dianggap memegang kendali pemerintahan dan mendapat pujian langsung dari Trump. Ini menandai pergeseran kebijakan AS yang signifikan terhadap Venezuela.
Bahkan, sebelum Trump, Menteri Energi AS Chris Wright sudah lebih dulu 'menerobos' ke Venezuela dan bertemu dengan Rodriguez. Trump sendiri memuji habis-habisan kinerja Rodriguez, "Mereka sudah melakukan pekerjaan hebat. Minyak keluar, dan banyak uang dibayarkan," katanya, mengisyaratkan fokus pada sektor energi.
Respons dari pihak Venezuela pun tak kalah menarik. Rodriguez diketahui memberikan beberapa ‘lampu hijau’ kepada AS, di antaranya pembekuan pengiriman minyak ke Kuba, membuka pintu industri minyak negara yang dikontrol pemerintah ke perusahaan asing, serta membebaskan ratusan tahanan politik. Parlemen Venezuela juga sedang membahas rancangan undang-undang amnesti bagi tahanan politik, meski belum disahkan.
Yang paling signifikan, Departemen Keuangan AS mengumumkan pelonggaran sanksi terhadap sektor energi Venezuela. Ini adalah kelonggaran terbesar sejak insiden 'pengambilan alihan' Maduro. Dua lisensi umum dikeluarkan: pertama, mengizinkan raksasa migas seperti Chevron, BP, Eni, Shell, dan Repsol melanjutkan operasi di Venezuela. Kedua, membuka peluang bagi perusahaan asing untuk kontrak investasi migas baru dengan PDVSA, perusahaan minyak negara Venezuela, kecuali dari negara-negara seperti Rusia, Iran, atau Tiongkok.
Trump menargetkan investasi asing $100 miliar di Venezuela, sementara Wright menyebut penjualan minyak sejak 'penangkapan' Maduro sudah mencapai $1 miliar dan diperkirakan bakal tembus $5 miliar dalam beberapa bulan ke depan. Namun, ada catatan penting: AS akan mengontrol hasil penjualan ini sampai 'pemerintahan yang representatif' terbentuk di Venezuela. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang kedaulatan ekonomi negara tersebut.
Pergeseran kebijakan AS ini jelas menunjukkan prioritas pada kepentingan ekonomi, khususnya minyak, setelah bertahun-tahun menerapkan sanksi ketat. AS melihat peluang besar untuk kembali mengalirkan pasokan energi dan menarik investasi, terutama di tengah kebutuhan energi global. Namun, di sisi lain, langkah AS untuk mengontrol pendapatan minyak dan 'menentukan' seperti apa 'pemerintahan representatif' itu, menuai kritik dari para pakar PBB. Mereka menilai ini bisa melanggar hak warga Venezuela untuk menentukan nasib sendiri atas sumber daya alam mereka. Ini menandakan bahwa 'perdamaian' ini mungkin datang dengan harga yang harus dibayar, yaitu intervensi asing yang lebih dalam di internal Venezuela.