Pemerintah Prancis mengambil langkah tegas untuk meredam gelombang protes yang kian memanas. Kepolisian Paris resmi mengeluarkan larangan demonstrasi selama lima hari di area sekitar 10 sekolah menengah dan 5 universitas, berlaku mulai 16 hingga 20 November.
Kepala Kepolisian Paris, Patrice Faure, menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil menyusul maraknya aksi blokade dan kekerasan yang merusak fasilitas publik serta mengancam keselamatan warga sekolah. Larangan ini mencakup segala bentuk perkumpulan atau pawai tidak resmi dalam radius 100 meter dari lokasi pendidikan tersebut.
Meski pembatasan diberlakukan, gelombang unjuk rasa nasional sebenarnya mulai menunjukkan tren penurunan. Kementerian Dalam Negeri mencatat sekitar 106.000 orang turun ke jalan di seluruh Prancis pada Sabtu lalu, dengan 24.000 di antaranya berada di Paris. Angka ini lebih rendah dibanding pekan-pekan sebelumnya, begitu pula dengan jumlah penangkapan yang mencapai 219 orang secara nasional.
Unjuk rasa yang awalnya dipicu oleh kondisi sekolah menengah yang memprihatinkan ini telah meluas menjadi gerakan sosial yang melibatkan mahasiswa, serikat pekerja, hingga kelompok 'rompi kuning' yang memprotes biaya hidup. Sejak protes dimulai September lalu, kepolisian mencatat sudah ada 1.548 orang yang ditangkap di Paris.
Analisis Dampak: Langkah pembatasan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memisahkan aksi protes dari lingkungan pendidikan agar proses belajar mengajar tidak terganggu. Namun, bagi masyarakat, kebijakan ini memicu perdebatan soal kebebasan berpendapat. Sementara itu, data penurunan jumlah demonstran bisa jadi sinyal bahwa gerakan mulai kehabisan tenaga, atau justru tanda bahwa masyarakat mulai takut menghadapi tindakan represif aparat.