Pemerintah Lebanon pimpinan Perdana Menteri Nawaf Salam baru saja mengumumkan kenaikan signifikan pada pajak bahan bakar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kebijakan ini langsung memicu gelombang kemarahan publik, memicu protes di jalanan Beirut, dan menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk media dan pakar ekonomi. Banyak yang menilai langkah ini sebagai 'pajak regresif' yang justru akan makin menekan masyarakat di tengah krisis ekonomi berkepanjangan.
Sejak pekan lalu, pemerintah Lebanon menaikkan harga bensin sebesar 300.000 pound Lebanon (sekitar $3.35) per 20 liter dan PPN dari 11% menjadi 12%. Kenaikan ini, menurut para ahli ekonomi, merupakan pukulan telak bagi mayoritas rakyat Lebanon. Pasalnya, pajak regresif berarti beban pajak proporsional yang lebih besar bagi mereka yang berpenghasilan rendah, memperparah ketimpangan ekonomi.
Kemarahan publik tumpah ruah dalam dua aksi protes pada 17 Februari di Beirut. Para sopir taksi memblokir Jembatan Ring di pusat kota, sementara sekitar 50 demonstran berkumpul di Alun-alun Riad al-Solh untuk menyuarakan kekecewaan mereka. Protes ini bukan hanya soal pajak, melainkan refleksi dari frustrasi yang mendalam akibat berbagai masalah kronis yang membelit Lebanon: krisis ekonomi sejak 2019, kurangnya perumahan layak, sulitnya akses pinjaman, hingga ketidakamanan di tengah serangan Israel yang nyaris setiap hari.
Situasi ini bagai deja vu dari tahun 2019, ketika kenaikan pajak — termasuk pajak panggilan WhatsApp — memicu protes besar-besaran yang menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Saad al-Hariri saat itu. Meskipun skala protes kali ini lebih kecil, sentimen kekecewaan yang mendalam tetap sama, berakar dari puluhan tahun salah urus ekonomi dan politik.
Perdana Menteri Salam sendiri membela kebijakan ini pada Jumat lalu, menyatakan bahwa kenaikan pajak adalah 'langkah luar biasa' yang diperlukan untuk mendanai gaji dan pensiun pegawai serta pensiunan negara. Ia mengakui pemerintahannya mewarisi situasi keuangan yang 'sangat sulit' dan berjanji akan mereformasi sistem pajak serta membangun kembali kepercayaan antara negara dan rakyat. Namun, bagi banyak warga, janji tersebut perlu dibuktikan dengan tindakan nyata yang tidak lagi membebankan rakyat kecil. Tanpa reformasi struktural yang adil dan transparan, kebijakan fiskal seperti ini hanya akan menjadi pemicu gejolak sosial yang tak berkesudahan di Lebanon.