Keputusan pemerintah Israel untuk menetapkan sebagian besar wilayah Tepi Barat yang diduduki sebagai “properti negara” memicu gelombang kecaman internasional. Langkah ini dianggap sebagai upaya aneksasi de facto yang melanggar hukum internasional dan telah berdampak langsung pada nasib puluhan ribu warga Palestina yang terpaksa meninggalkan rumah mereka.
Data dari PBB menunjukkan, pada tahun 2025 saja, lebih dari 37.000 warga Palestina di Tepi Barat terpaksa mengungsi. Angka ini merupakan rekor tertinggi di tengah peningkatan serangan militer Israel dan kekerasan dari pemukim. Pemerintah Israel disebut sengaja mengintensifkan serangan, memperluas permukiman ilegal, dan menghancurkan rumah-rumah warga Palestina sebagai bagian dari upaya sistematis untuk menguasai lebih banyak lahan.
Dengan penetapan status “properti negara” ini, beban pembuktian kepemilikan tanah kini beralih ke tangan warga Palestina. Banyak pihak mengecam keputusan ini karena dinilai melemahkan hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina dan secara terang-terangan melanggar hukum internasional. Kecaman datang dari berbagai negara di kawasan, yang menganggap tindakan ini sebagai ilegal.
Kondisi ini semakin diperparah oleh pembagian wilayah Tepi Barat berdasarkan Kesepakatan Oslo 1993, yaitu Area A, B, dan C. Area C, yang mencakup 60 persen wilayah Tepi Barat, seharusnya diserahkan kendalinya kepada Otoritas Palestina. Namun, Israel justru mempertahankan kendali penuh atas semua urusan, termasuk keamanan, perencanaan, dan pembangunan di sana. Akibatnya, sebagian besar penghancuran rumah dan serangan pemukim terjadi di Area C, di mana izin mendirikan bangunan untuk warga Palestina sangat sulit didapatkan, sehingga hampir semua konstruksi dianggap ilegal dan terancam dihancurkan.
Lebih rinci, menurut UNRWA, setidaknya 33.362 warga Palestina mengungsi paksa dari tiga kamp pengungsi di utara, yaitu Jenin (12.557), Tulkarem (11.862), dan Nur Shams (8.943). Selain itu, 3.773 lainnya harus meninggalkan rumah mereka akibat penghancuran rumah oleh Israel, kekerasan pemukim, dan pembatasan akses. Situasi ini menunjukkan eskalasi konflik yang serius di wilayah tersebut, dengan potensi dampak kemanusiaan jangka panjang yang mengkhawatirkan.