Pemerintah Panama belum lama ini menggeledah dan menyita sejumlah aset milik Panama Ports Company (PPC), anak perusahaan konglomerat asal Hong Kong, CK Hutchison. Peristiwa ini langsung memicu babak baru dalam 'perang dingin' perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dan Tiongkok atas kendali Terusan Panama, jalur perdagangan yang sangat vital. PPC sendiri mengecam keras tindakan ini, menuduh pemerintah melanggar hukum dan masuk ke area penyimpanan pribadi tanpa pemberitahuan.
Ketegangan ini berakar dari klaim Presiden AS kala itu, Donald Trump, yang menyebut Tiongkok punya terlalu banyak pengaruh di jalur air krusial ini. Meski pemerintah Panama bersikukuh membantah klaim kendali Tiongkok, Mahkamah Agung negara itu bulan lalu justru membatalkan konsesi yang selama ini diberikan kepada PPC untuk mengelola dua pelabuhan penting: Balboa di sisi Pasifik dan Cristobal di ujung Atlantik. Putusan pengadilan ini menyatakan perjanjian konsesi tersebut tidak konstitusional.
Tiongkok tidak tinggal diam. Beijing menuduh kasus pengadilan ini sebagai reaksi atas tekanan 'hegemonik' dari pihak lain. Mereka mengecam keras penyitaan pelabuhan ini dan keputusan Panama menunjuk sementara perusahaan Denmark Maersk serta MSC dari Swiss untuk mengoperasikan pelabuhan sampai ada kesepakatan baru. Di sisi lain, Presiden Panama Jose Raul Mulino memperingatkan Tiongkok untuk 'berhati-hati' dalam setiap manuvernya, menegaskan bahwa Panama lebih dibutuhkan Tiongkok daripada sebaliknya.
Dua pelabuhan yang jadi sengketa ini bukanlah sembarangan. Balboa dan Cristobal menangani sekitar 39 persen dari total lalu lintas kontainer di Panama. Meskipun berada di pintu masuk Terusan Panama, kedua pelabuhan ini tidak berada di bawah pengawasan Otoritas Terusan Panama yang mengoperasikan jalur air tersebut. Perlu diingat, Terusan Panama sendiri pernah dikuasai AS sebelum diserahkan sepenuhnya kepada Panama pada tahun 1999.
Sebelum penggeledahan ini, CK Hutchison sebetulnya telah setuju menjual puluhan pelabuhan di seluruh dunia, termasuk terminal di Panama, senilai 23 miliar dolar AS kepada konsorsium yang dipimpin raksasa AS BlackRock dan Mediterranean Shipping Company. Kesepakatan yang kerap tertunda ini, meski dikritik Beijing, justru disambut baik oleh kubu Trump. Ini mengisyaratkan adanya upaya strategis untuk menggeser kendali aset vital dari tangan perusahaan yang terkait Tiongkok ke pihak yang lebih berpihak pada kepentingan AS.
Situasi ini jelas bukan sekadar masalah hukum biasa, melainkan arena pertarungan geopolitik dua raksasa ekonomi dunia. Panama kini berada di posisi yang sulit, harus menyeimbangkan kedaulatan negara dengan tekanan dari kekuatan global. Imbasnya, dinamika jalur perdagangan dunia bisa saja berubah, dengan potensi pergeseran dominasi dan aliansi di salah satu choke point maritim paling penting di planet ini.