Kisah Marian Shammah, seorang ibu rumah tangga di Kano, Nigeria, jadi gambaran betapa peliknya masalah sampah elektronik di sana. Niatnya hemat, membeli kulkas bekas seharga 50.000 naira (sekitar Rp 1 juta) yang dianggapnya lebih awet dari produk lokal. Tapi, baru sebulan dipakai, kulkas itu sudah tak berfungsi. Makanan membusuk, uang tabungan amblas, dan Marian pun harus kembali mencari barang pengganti. Banyak warga Nigeria punya keyakinan serupa, mengira barang bekas dari Eropa atau Amerika lebih tangguh.
Namun, fakta di lapangan justru mengerikan. Nigeria kini jadi 'gudang' sampah elektronik dunia. Tiap tahun, sekitar 60.000 ton perangkat elektronik bekas masuk ke sana, dan celakanya, 15.700 ton di antaranya sudah rusak saat tiba. Ini bukan sekadar barang bekas biasa, tapi seringkali sudah mendekati akhir usia pakai, bahkan ada yang mati total dan mengandung bahan-bahan beracun. Ketika rusak, mereka langsung jadi tumpukan sampah, memperparah krisis limbah elektronik yang sudah parah di Benua Afrika.
Sebagian besar barang rongsokan ini berasal dari Jerman, Inggris, Belgia, Belanda, Spanyol, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Republik Irlandia. Mirisnya, banyak dari impor ini melanggar Konvensi Basel, perjanjian lingkungan yang mengatur pergerakan limbah berbahaya ke negara-negara berkembang dengan aturan lingkungan yang lebih lemah.
Bahaya utamanya? Sampah elektronik mengandung zat beracun seperti merkuri, timbal, dan kadmium. Zat-zat ini masuk daftar 10 bahan kimia yang paling mengancam kesehatan masyarakat versi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Jika dibiarkan menumpuk, racun itu bisa mencemari tanah, air, udara, dan tentu saja membahayakan manusia yang terpapar. Pekerja informal yang membongkar barang-barang ini seringkali tanpa perlindungan memadai, jadi pihak yang paling rentan terpapar. Ini bukan cuma masalah lingkungan, tapi juga bom waktu kesehatan dan ekonomi bagi Nigeria. Alih-alih mendapatkan solusi murah, mereka justru menanggung beban tersembunyi yang jauh lebih mahal.