Peta politik Israel kembali memanas usai pemilu yang berakhir tanpa pemenang mutlak. Meski mencetak sejarah dengan perolehan kursi terbanyak, partai-partai Arab justru berada di posisi sulit karena blok oposisi utama menolak bekerja sama. Pemimpin Partai Balad, Sami Abu Shehadeh, mengecam keras sikap tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk rasisme terhadap warga Palestina di Israel yang jumlahnya mencapai seperlima populasi.
Dengan penghitungan suara mencapai 85 persen, blok Perdana Menteri Benjamin Netanyahu unggul dengan minimal 53 kursi, sementara blok oposisi pimpinan Gadi Eisenkot tertinggal di angka 48 kursi. Keduanya masih jauh dari ambang batas 61 kursi untuk bisa membentuk pemerintahan. Partai Arab diproyeksikan meraup rekor 19 kursi, posisi yang seharusnya membuat mereka menjadi 'kingmaker' atau penentu arah koalisi.
Namun, peluang itu tertutup karena baik Netanyahu maupun Eisenkot kompak menolak menggandeng partai Arab. Abu Shehadeh menegaskan bahwa komunitasnya telah menunjukkan partisipasi politik yang tinggi dan sah, namun tetap diperlakukan sebagai mitra yang tidak legitimate. Situasi ini diperparah dengan langkah Komite Pemilu yang mendiskualifikasi dirinya atas permintaan Menteri Keamanan sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, terkait tuduhan dukungan terhadap serangan Hamas.
Analisis Dampak: Kebuntuan politik ini berpotensi memperpanjang krisis pemerintahan di Israel. Penolakan terhadap partai Arab menunjukkan segregasi politik yang masih tajam, di mana suara minoritas belum diakui secara setara. Bagi masyarakat, ketidakstabilan politik ini bisa berdampak pada terhambatnya kebijakan publik dan meningkatnya ketegangan sosial. Jika koalisi tidak terbentuk, Israel kemungkinan besar akan menghadapi putaran pemilu kelima dalam waktu dekat, yang tentu membuang anggaran negara secara sia-sia.