Lebih dari seribu anggota dewan lokal di Inggris Raya menyatakan dukungan mereka untuk Palestina menjelang pemilihan umum lokal bulan Mei mendatang. Gerakan ini bukan sekadar pernyataan simpati, melainkan desakan kuat agar pemerintah daerah menghentikan investasi pada perusahaan produsen senjata Israel, menyerukan keadilan, dan memastikan dewan tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Langkah ini disebut-sebut sebagai 'litmus test' bagi politik Inggris, khususnya pemerintahan Partai Buruh yang sedang berkuasa.
Inisiatif bertajuk "Councillor Pledge for Palestine" ini digagas oleh Palestine Solidarity Campaign sejak Desember lalu dan telah berhasil mengumpulkan tanda tangan 1.152 anggota dewan aktif. Angka ini mencakup representasi signifikan dari berbagai partai, mulai dari Green Party (387), Labour Party (375), Liberal Democrats (115), hingga beberapa dari Conservative Party (5), serta ratusan lainnya dari partai regional seperti Scottish National Party, Plaid Cymru, Scottish Greens, dan politisi independen. Ini menunjukkan dukungan lintas partai yang cukup luas, kecuali dari partai Reform UK yang tidak ada anggotanya menandatangani.
Gerakan ini bertujuan menekan dewan-dewan lokal untuk mengadopsi kebijakan sesuai gerakan Boycott, Divestment, Sanctions (BDS). Salah satu tuntutan utamanya adalah divestasi dana pensiun yang dikelola pemerintah daerah dari perusahaan-perusahaan yang terkait dengan produksi senjata Israel. Palestine Solidarity Campaign mengklaim, dana pensiun lokal menginvestasikan lebih dari 12,2 miliar poundsterling (sekitar Rp240 triliun) ke perusahaan yang dianggap terlibat dalam pelanggaran hukum internasional.
Sejauh ini, 31 dewan telah mengeluarkan mosi atau pernyataan yang mendukung divestasi dana pensiun. Menariknya, survei menunjukkan 46 persen pemilih mendukung langkah divestasi ini, jauh di atas 14 persen yang menentang. Inspirasi gerakan ini diambil dari kampanye anti-apartheid tahun 1980-an, di mana lebih dari 100 otoritas lokal melarang produk Afrika Selatan dan mengakhiri investasi pada perusahaan yang terkait rezim apartheid.
Mantan pemimpin Partai Buruh, Jeremy Corbyn, bahkan ikut mendukung agar isu Palestina menjadi agenda utama dalam pemilihan lokal 2026. Ia menyerukan kampanye "people's pledge", di mana masyarakat berjanji hanya akan memilih calon dewan yang mendukung Palestina. Pemilu lokal bulan Mei nanti akan menjadi ujian penting bagi pemerintahan Perdana Menteri Keir Starmer dari Partai Buruh, yang selama ini menghadapi kritik terkait posisinya dalam konflik Palestina-Israel. Tekanan dari akar rumput dan anggota dewan sendiri bisa menjadi faktor penentu arah kebijakan dan sentimen politik di Inggris.