Ketegangan memuncak di perbatasan Afghanistan-Pakistan. Setelah berbulan-bulan saling serang dan klaim kerugian besar, Pakistan melancarkan serangan udara besar-besaran ke sejumlah kota utama Afghanistan, termasuk ibu kota Kabul dan Kandahar yang menjadi basis pemimpin Taliban, pada Jumat lalu. Tak tanggung-tanggung, Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Asif, bahkan menyatakan hubungan kedua negara kini dalam kondisi "perang terbuka".
Namun, di tengah gempuran yang memanas itu, ada sinyal mengejutkan. Juru Bicara pemerintah Taliban, Zabihullah Mujahid, menegaskan bahwa para pemimpin mereka siap berdialog dengan Pakistan untuk mengakhiri kekerasan. "Imarah Islam Afghanistan selalu mencoba menyelesaikan masalah melalui dialog, dan sekarang pun kami ingin menyelesaikannya lewat jalan itu," ujar Mujahid, menekankan pentingnya diplomasi di tengah situasi yang genting.
Pemicu eskalasi terbaru ini adalah serangan udara Pakistan ke wilayah Afghanistan akhir pekan lalu, yang kemudian dibalas Afghanistan dengan serangan di sepanjang perbatasan pada Kamis. Kondisi ini memperparah ketegangan yang telah lama membara. Pakistan mengklaim Afghanistan melindungi militan Taliban Pakistan (TTP), tuduhan yang dengan keras dibantah oleh Kabul.
Kedua belah pihak saling klaim menimbulkan kerugian besar. Pakistan melaporkan pasukannya membunuh sedikitnya 274 anggota pasukan Afghanistan dan militan terkait, sementara 12 tentara Pakistan tewas. Di sisi lain, Taliban menepis klaim tersebut sebagai "palsu" dan balik menuding Pakistan kehilangan 55 tentara, dengan 23 jenazah dibawa ke Afghanistan. Taliban juga melaporkan 13 tentaranya tewas dan 13 warga sipil terluka, sementara pemerintah Afghanistan kemudian mengoreksi menjadi 19 warga sipil tewas dan 26 lainnya terluka akibat serangan di provinsi Khost dan Paktika. Penting dicatat, klaim korban jiwa dari kedua belah pihak belum diverifikasi secara independen.
Serangan Pakistan ini merupakan yang paling luas terhadap ibu kota Afghanistan dan serangan udara pertama ke basis kekuatan selatan Taliban sejak mereka kembali berkuasa pada 2021. Eskalasi ini berpotensi besar memperburuk krisis kemanusiaan di kawasan yang sudah rentan dan mengancam stabilitas regional. Komunitas internasional, termasuk PBB, kemungkinan akan mendesak kedua negara untuk segera menahan diri, menghentikan kekerasan, dan kembali ke meja perundingan demi menghindari konflik yang lebih besar dan berdampak luas pada rakyat sipil.