Pemilu Israel yang digelar pada 27 Oktober lalu tidak menghasilkan pemenang mutlak. Hasil penghitungan awal dan exit poll menunjukkan tidak ada satu pun blok partai yang berhasil mengamankan 61 kursi dari total 120 kursi di Knesset, parlemen Israel. Kondisi ini memaksa pembentukan pemerintahan koalisi, sebuah tradisi yang telah berlangsung sepanjang sejarah politik negara tersebut.
Partai Likud pimpinan Benjamin Netanyahu memang unggul sebagai partai tunggal terbesar dengan proyeksi 27 kursi. Namun, blok pendukung Netanyahu hanya diproyeksikan meraih 54 kursi, sementara blok oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot mengumpulkan 50 kursi. Beberapa lembaga survei bahkan menunjukkan selisih yang sangat tipis, dengan Kan 11 dan Channel 13 menempatkan kedua blok imbang di angka 51 kursi.
Untuk membentuk pemerintahan, diperlukan dukungan minimal 61 anggota parlemen. Karena tidak ada blok yang mencapai angka tersebut, peran partai Arab seperti Ra'am dan Joint List yang mengantongi 16 hingga 19 kursi menjadi krusial. Namun, jalan menuju koalisi ini terjal. Netanyahu secara tegas menyebut koalisi dengan partai Arab sebagai hal yang 'memalukan', dan tokoh-tokoh oposisi Yahudi juga menolak bekerja sama dengan mereka.
Analisis Dampak: Kebuntuan politik ini berpotensi besar mengarah pada pemilu ulang, seperti yang terjadi berulang kali antara 2019 hingga 2022. Bagi masyarakat Israel, ketidakpastian politik ini berdampak pada stabilitas kebijakan publik dan ekonomi. Sementara itu, bagi masyarakat internasional, terutama di Timur Tengah, kelumpuhan pemerintahan Israel dapat memperlambat pengambilan keputusan terkait isu-isu sensitif seperti keamanan dan diplomasi regional.