Kingston, Jamaica - Jamaika resmi menerima 22 deportan dari Amerika Serikat pada Selasa lalu. Kedatangan mereka di Bandara Internasional Norman Manley, Kingston, langsung menjadi sorotan publik dan menuai protes dari kelompok oposisi. Para deportan tersebut kemudian dibawa menggunakan bus menuju lokasi yang dirahasiakan.
Langkah ini merupakan bagian dari kesepakatan deportasi negara ketiga (third-country deportation) yang diteken Jamaika pada Juni lalu. Dalam skema ini, Jamaika hanya berstatus sebagai negara transit sebelum para deportan dipulangkan ke negara asal masing-masing. Pemerintah Jamaika menegaskan tidak akan menerima deportan dengan catatan kriminal dan biaya operasional ditanggung oleh Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), bukan APBN mereka.
Namun, keputusan ini memicu kemarahan oposisi. Fitz Jackson, juru bicara oposisi bidang keamanan nasional, mempertanyakan mengapa perjanjian ini tidak dibahas secara terbuka di parlemen. "Rakyat Jamaika diminta mempercayai dokumen rahasia yang menyangkut keamanan dan komunitas mereka," ujarnya. Menteri Luar Negeri Kamina Johnson Smith membela diri dengan alasan AS tidak mengizinkan isi perjanjian dipublikasikan.
Analisis Dampak: Kebijakan deportasi negara ketiga ala Trump ini menuai kritik keras dari pegiat HAM karena dianggap melanggar hukum internasional. Dengan alokasi dana AS mencapai USD 410 juta untuk program ini, Jamaika berada di posisi sulit: menjadi sekutu diplomatik AS atau melindungi kedaulatan dan stabilitas keamanan dalam negerinya.