Kekacauan politik di Kosovo memuncak pada Senin malam waktu setempat. Massa yang menolak rencana perubahan undang-undang (UU) terkait Pengadilan Khusus Kosovo (Kosovo Specialist Chambers) bentrok dengan aparat kepolisian di depan gedung Parlemen, Pristina. Polisi terpaksa melepaskan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan kerumunan yang mencoba menghalangi anggota dewan keluar dari gedung.
Pengadilan yang berbasis di Den Haag ini dibentuk pada 2015 untuk mengadili kejahatan perang era 1998-2000. Amendemen yang diperdebatkan bertujuan membatasi hukuman maksimal 15 tahun, memungkinkan narapidana menjalani hukuman di Kosovo, dan membuka akses banding ke Mahkamah Agung. Meski sempat lolos pembacaan pertama, parlemen menunda voting kedua, memicu kemarahan massa yang terdiri dari veteran dan simpatisan Tentara Pembebasan Kosovo (KLA).
Insiden ini dipicu oleh vonis September lalu terhadap mantan Presiden Hashim Thaci dan tiga komandan KLA lainnya dengan hukuman hingga 25 tahun penjara. Parlemen Kosovo secara bulat mengecam putusan tersebut. Situasi ini diperparah oleh tenggat waktu konstitusional: Kosovo harus memilih presiden sebelum 6 Oktober atau parlemen akan dibubarkan dan pemilu dipercepat.
Analisis singkat: Krisis ini bukan sekadar soal hukum, melainkan sudah merambah ke stabilitas demokrasi. Partai oposisi PDK menjadikan revisi UU ini sebagai syarat dukungan untuk pemilihan presiden, sementara PM Albin Kurti ingin pemilihan presiden didahulukan. Dampaknya, masyarakat Kosovo berpotensi menghadapi ketidakpastian politik berkepanjangan dan instabilitas keamanan jika dialog antara pemerintah dan oposisi gagal mencapai titik temu.