Washington, D.C. – Untuk pertama kalinya sejak perang dengan Iran pecah pada akhir Februari lalu, Kongres Amerika Serikat akhirnya bergerak. Pada Rabu waktu setempat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS menyetujui resolusi untuk menghentikan operasi militer yang dipimpin Presiden Donald Trump. Yang mengejutkan, empat anggota Partai Republik ikut mendukung langkah ini, membantu Partai Demokrat yang menjadi pengusul utama.
Resolusi ini menggunakan Undang-Undang Kekuasaan Perang (War Powers Act) tahun 1973. Aturan ini mewajibkan presiden meminta izin Kongres sebelum melibatkan pasukan dalam konflik bersenjata. Jika tidak, presiden harus menarik pasukan dalam waktu 60 hari. Dalam perang Iran, Trump melewatkan batas waktu 60 hari yang jatuh pada 29 April lalu tanpa persetujuan legislatif.
Meski kelihatan dramatis, dampak langsung resolusi ini masih terbatas. Trump memiliki hak veto sebagai presiden. Selain itu, Partai Republik masih menguasai Senat, sehingga kecil kemungkinan resolusi ini menjadi undang-undang yang mengikat. Namun, langkah ini adalah tamparan politik keras bagi Trump, karena bahkan kader partainya sendiri mulai tidak setuju.
Analis politik menilai perubahan sikap ini karena dampak perang mulai terasa di kantong warga AS. Ekonomi Amerika terguncang akibat gangguan rantai pasok global, harga energi melonjak, dan negosiasi damai dengan Iran mentok. Publik Amerika juga semakin lelah dengan perang yang tak kunjung usai. Ini menjadi sinyal bahwa tekanan terhadap Trump akan terus meningkat jika ia tidak segera mencari jalan keluar diplomatik.