Mahkamah Agung Amerika Serikat baru-baru ini bikin heboh setelah membatalkan kebijakan tarif impor yang sudah bertahun-tahun jadi andalan mantan Presiden Donald Trump. MA tegas menyatakan bahwa kekuasaan untuk menetapkan dan mengubah tarif itu mutlak ada di tangan Kongres, bukan Presiden sendirian. Keputusan ini membatalkan tarif yang Trump terapkan menggunakan undang-undang darurat, yang efeknya sudah mengumpulkan dana fantastis hingga 133 miliar dolar AS dari para pengusaha dan pemerintah di seluruh dunia. Tentu saja, uang sebanyak itu kini jadi rebutan, banyak pihak menuntut pengembaliannya.
Tapi Trump bukan Trump kalau diam saja. Hanya beberapa hari setelah putusan MA keluar, ia langsung tancap gas. Lewat platform Truth Social miliknya, Trump mengumumkan kenaikan tarif impor dari 10% menjadi 15% dan berlaku "seketika". Bedanya, kali ini ia menggunakan pasal yang berbeda, yaitu Seksi 122 dari Undang-Undang Perdagangan tahun 1974 – sebuah pasal yang belum pernah dipakai Presiden AS sebelumnya! Kenaikan 15% ini adalah batas tertinggi yang diizinkan oleh undang-undang tersebut.
Meski begitu, ada tapinya. Tarif baru ala Trump ini punya masa berlaku terbatas, hanya 150 hari, kecuali Kongres memutuskan untuk memperpanjangnya. Penggunaan pasal yang "belum terjamah" ini juga diprediksi bakal memicu tantangan hukum baru. Saking geramnya, Trump bahkan sempat menyebut para hakim MA sebagai "orang bodoh dan penjilat" dalam konferensi pers.
Kebijakan tarif memang jadi senjata andalan Trump untuk mewujudkan agendanya "Make America Great Again". Mulai dari menghidupkan kembali industri dalam negeri, menekan negara lain soal perdagangan, hingga menjadikannya alat tawar-menawar dalam negosiasi internasional. Ke depan, Trump juga berencana mencari celah hukum lain untuk terus menerapkan tarif demi mencapai tujuannya itu.
Lalu, apa dampaknya buat kita semua?
Keputusan ini menciptakan ketidakpastian besar di pasar global. Bagi pebisnis, terutama importir dan eksportir, fluktuasi kebijakan tarif ini bisa bikin pusing tujuh keliling dan mempengaruhi harga barang yang sampai ke tangan konsumen. Kita mungkin akan melihat harga beberapa produk impor naik lagi dalam waktu dekat. Di sisi lain, potensi pengembalian dana 133 miliar dolar AS itu juga akan jadi sorotan. Konflik konstitusional yang terus memanas antara eksekutif dan yudikatif/legislatif AS ini menunjukkan betapa kompleksnya sistem pemerintahan mereka, dan bagaimana satu keputusan bisa punya riak ekonomi yang meluas ke seluruh dunia.