Upaya diplomasi untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat-Israel dan Iran kembali menemui jalan buntu. Pasalnya, program pengayaan uranium Iran yang menjadi pemicu konflik pada Februari lalu kini kembali muncul sebagai batu sandungan terbesar dalam perundingan gencatan senjata permanen. Hampir delapan bulan perang berlangsung dan memicu krisis energi global, kesepakatan damai masih saja sulit tercapai. Konflik bahkan meluas menjadi perang regional, dengan Yaman menjadi medan pertempuran terbaru.
Nota Kesepahaman (MoU) Juni lalu antara AS dan Iran sebenarnya telah membahas pembukaan kembali Selat Hormuz—titik krusial jalur minyak dunia—serta komitmen Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Namun, kesepakatan komprehensif soal nuklir gagal diraih dalam batas waktu 60 hari. Perbedaan tafsir atas klausul perjanjian disebut menjadi penyebab utama runtuhnya MoU tersebut.
Kini, isu nuklir kembali memanas. Iran bersikeras bahwa pengayaan uranium adalah hak yang dijamin dalam Traktat Non-Proliferasi (NPT). Sementara itu, Presiden AS Donald Trump menuntut "nol pengayaan uranium". Sekutu dekatnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, bahkan kembali menegaskan tekadnya untuk menggulingkan pemerintahan Iran sebagai kunci pencegahan senjata nuklir.
Di tengah kebuntuan, upaya mediasi terus dilakukan Qatar dan Pakistan. Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Asim Munir yang juga negosiator kunci tengah berada di Teheran. Dalam pertemuan dengan Kepala Keamanan Iran Mohsen Rezaei, Iran menegaskan tidak akan membiarkan "bahkan sebutir uranium yang diperkaya" keluar dari negaranya. Sikap ini muncul sebagai respons atas laporan yang menyebut AS menginginkan Iran memindahkan sebagian stok uraniumnya ke luar negeri.
Iran juga menetapkan syarat baru sebelum memulai perundingan dengan AS, termasuk pencabutan blokade laut terhadap pelabuhan Iran, penghapusan sanksi, dan pembebasan aset yang dibekukan. Sebagai imbalannya, Iran berjanji membuka kembali Selat Hormuz. Analisis dampak bagi masyarakat: Kebuntuan ini berpotensi memperpanjang krisis energi global yang sudah berlangsung hampir setahun, yang berarti harga minyak dan biaya hidup masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia, bisa terus tertekan. Informasi penting lain dari media internasional menyebutkan bahwa stok uranium yang diperkaya Iran saat ini diperkirakan sudah mencapai level yang cukup mengkhawatirkan bagi badan pengawas nuklir PBB (IAEA), sehingga tekanan diplomatik diperkirakan akan semakin meningkat dalam beberapa pekan ke depan.