Puluhan keluarga Palestina di Lembah Yordan utara, Tepi Barat yang diduduki, terpaksa membongkar rumah mereka sendiri. Aksi brutal ini terjadi di tengah serangan pemukim Israel yang makin intens. Situasi kian memanas setelah pemerintah Israel mengesahkan serangkaian kebijakan kontroversial yang dituding sebagai upaya sistematis untuk menguasai lebih jauh tanah Palestina, memicu kekhawatiran aneksasi yang akan menghancurkan prospek negara Palestina merdeka.
Awal pekan ini, setidaknya 15 keluarga dari Desa al-Malih dan tujuh keluarga dari komunitas Maita dipaksa meninggalkan tempat tinggal mereka setelah serangkaian ancaman dan serangan dari pemukim Israel. Kepala Dewan Desa al-Malih, Mahdi Daraghmeh, melaporkan kepada kantor berita Wafa bahwa warga mulai membongkar rumah di tengah peningkatan kekerasan. Insiden ini menambah daftar panjang pelanggaran, termasuk penyerangan pemukim terhadap warga di Nabi Samwil yang melukai satu orang.
Bersamaan dengan itu, pasukan Israel meningkatkan operasi militer di berbagai wilayah Tepi Barat, termasuk Nablus, Al Khader, dan Salfit, dengan laporan penggerebekan dan pembongkaran. Pemerintah Israel sendiri telah mengambil langkah-langkah drastis, seperti mempermudah pemukim membeli tanah Palestina dan membuka pendaftaran tanah Palestina sebagai "tanah negara Israel". Bahkan, pekan ini disahkan rencana untuk menetapkan sebagian besar Tepi Barat sebagai "properti negara", yang kini membebankan pembuktian kepemilikan tanah kepada warga Palestina.
Langkah-langkah ini memicu kecaman keras dari Palestina dan sejumlah negara. Para pemimpin Palestina memperingatkan, aksi Israel ini membuka jalan bagi aneksasi resmi wilayah tersebut, yang secara efektif akan mengakhiri harapan pembentukan negara Palestina merdeka, sesuai resolusi PBB. Dalam pernyataan bersama, menteri luar negeri Yordania, Uni Emirat Arab, Indonesia, Pakistan, Turki, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir mengecam keras keputusan Israel, menyebutnya sebagai "eskalasi serius" yang bertujuan mempercepat aktivitas pemukiman ilegal, penyitaan tanah, dan konsolidasi kendali Israel atas wilayah Palestina yang diduduki. Mereka melihat ini sebagai upaya penerapan kedaulatan ilegal yang merusak hak-hak sah rakyat Palestina.
Konflik ini makin memanas sejak Israel melancarkan operasi militer besar-besaran di Gaza pada Oktober 2023. Sejak itu, operasi militer di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, kian intens, dengan data resmi Palestina mencatat sedikitnya 1.114 warga tewas, sekitar 11.500 terluka, dan 22.000 ditangkap. Tindakan Israel ini, menurut pejabat Palestina, bertujuan untuk menciptakan "realitas baru di lapangan" yang menguntungkan mereka.