Jakarta - Gelombang deportasi massal yang digencarkan pemerintahan Donald Trump mulai menuai kritik di dalam negeri. Hasil survei terbaru dari AP-NORC Center for Public Affairs Research yang dirilis Minggu lalu menunjukkan, hanya 39 persen warga Amerika yang menyetujui kinerja Trump di bidang imigrasi. Angka ini merosot tajam dari 49 persen di awal masa jabatan keduanya.
Yang lebih menarik, sekitar setengah dari total responden (50 persen) menilai Trump sudah 'kelewatan' dalam membatasi imigrasi legal. Sementara 47 persen lainnya menganggap tindakan deportasi warga imigran ilegal sudah melampaui kewenangan presiden. Praktik yang paling banyak ditentang adalah penggunaan razia lalu lintas untuk menangkap imigran serta pengiriman agen federal ke kota-kota besar.
Meski begitu, dukungan dari basis pemilih Trump tetap solid. Delapan dari sepuluh responden dari Partai Republik masih menyetujui cara Trump menangani imigrasi, hanya turun tipis dari 9 dari 10 orang di awal periode. Menariknya, isu imigrasi justru menjadi isu yang paling kuat bagi Trump dibandingkan ekonomi ataupun perang dengan Iran.
Fenomena ini menunjukkan adanya polarisasi yang ekstrem. Bagi pendukung setia, kebijakan deportasi dianggap sebagai janji kampanye yang ditepati. Namun bagi publik umum, tindakan keras ini dianggap melanggar hak asasi dan menciptakan ketakutan di komunitas imigran. Data ini juga kontras dengan persepsi terhadap penanganan ekonomi, di mana hanya 32 persen yang menyetujui kinerja Trump—turun drastis dari 40 persen di awal jabatan.