Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoroti ancaman kekerasan massal di Sudan Selatan. Kekhawatiran ini muncul setelah beredar laporan seorang komandan militer senior memerintahkan pasukannya untuk membunuh warga sipil dan menghancurkan properti di Negara Bagian Jonglei. Situasi makin genting karena militer Sudan Selatan baru saja mengumumkan operasi besar-besaran bernama 'Operasi Perdamaian Abadi' di tengah serbuan kubu oposisi, membuat nasib ribuan warga sipil terancam.
Militer Sudan Selatan kini gencar melancarkan operasi setelah kehilangan sejumlah wilayah ke tangan pasukan oposisi dalam beberapa pekan terakhir. Juru bicara militer, Lul Ruai Koang, telah memerintahkan warga sipil segera mengosongkan tiga wilayah di Negara Bagian Jonglei dan meminta organisasi bantuan kemanusiaan angkat kaki dalam 48 jam. Operasi ini disebut bertujuan merebut kembali kota-kota yang dikuasai oposisi serta 'memulihkan hukum dan ketertiban' di sana.
Namun, instruksi Koang justru dibayangi oleh laporan serius mengenai rekaman seorang komandan militer senior yang secara terang-terangan memerintahkan pasukannya untuk membunuh warga sipil dan menghancurkan properti dalam ofensif di Jonglei. Perintah biadab ini langsung memicu kecaman keras dari PBB dan berbagai pihak internasional. Meski Menteri Informasi Ateny Wek Ateny bersikeras bahwa 'negara tidak sedang berperang' dan hanya 'menghentikan laju' pasukan oposisi, Alan Boswell dari International Crisis Group menyimpulkan, 'Sudan Selatan telah kembali berperang.' Kondisi ini tentu amat tragis bagi negara yang terus terpuruk dalam kemiskinan dan kerapuhan.
Gelombang kekerasan di Sudan Selatan memang kembali meningkat drastis sejak Desember lalu. Koalisi pasukan oposisi, yang sebagian besar berasal dari kelompok etnis Nuer dan juga dikenal sebagai White Army, berhasil merebut sejumlah pos pemerintah di Jonglei, wilayah yang merupakan basis kuat kelompok Nuer. Beberapa faksi oposisi bahkan terang-terangan setia pada pemimpin oposisi Riek Machar.
Perjanjian damai 2018 yang seharusnya mengakhiri perang sipil lima tahun antara pasukan Presiden Salva Kiir (etnis Dinka) dan Riek Machar (etnis Nuer), yang menewaskan sekitar 400.000 orang, kini berada di ujung tanduk. Machar, yang sempat diangkat sebagai wakil presiden senior, diskors tahun lalu dan kini menghadapi tuduhan makar. Ia kini dalam tahanan rumah, dengan persidangannya yang lambat di ibu kota Juba, sering dianggap melanggar perjanjian damai. Meskipun Kiir dan sekutunya mengklaim perjanjian masih dijalankan, kubu Machar telah menyatakan perjanjian itu mati dan terus meningkatkan tekanan terhadap militer dengan merebut senjata.
Situasi ini menyoroti rapuhnya perdamaian di Sudan Selatan dan potensi kembali terjerumusnya negara itu ke dalam konflik berskala penuh yang didorong oleh ketegangan etnis. Perintah evakuasi bagi warga sipil dan kelompok bantuan kemanusiaan kian memperburuk krisis, membuka celah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan massal, persis seperti yang dikhawatirkan PBB.