Pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi kini semakin erat merangkul Israel, bahkan lebih dari sekadar hubungan persahabatan, dagang, atau kemitraan militer. Analis melihat adanya indikasi kuat bahwa Delhi mengadopsi elemen-elemen penting dari pendekatan keamanan dan administratif Israel, khususnya dalam kebijakan domestiknya.
Sinyal ini sudah terlihat sejak 2019, ketika diplomat senior India, Sandeep Chakravorty, secara terbuka menyerukan agar New Delhi menerapkan 'model Israel' di wilayah Kashmir yang dikuasai India. Pernyataan kontroversial itu mengacu pada kebijakan pemukiman kembali, mirip dengan praktik Israel di wilayah Palestina yang diduduki, khususnya untuk etnis Hindu Kashmir yang mengungsi pada 1989.
Enam tahun kemudian, perkataan Chakravorty terasa makin nyata. Salah satu contoh paling mencolok adalah kebijakan 'bulldozer justice' yang diterapkan di beberapa negara bagian yang dikuasai partai BJP pimpinan Modi. Ratusan rumah dan toko milik Muslim, bahkan sejumlah masjid, telah dihancurkan. Praktik ini menuai kritik tajam karena dinilai menargetkan minoritas Muslim secara diskriminatif.
Para pakar menyebut, penguatan hubungan ini berakar pada kesamaan visi ideologis. Partai Bharatiya Janata Party (BJP) yang mengusung Hindutva—filosofi yang ingin menjadikan India sebagai negara Hindu—memiliki kemiripan dengan pandangan Israel sebagai tanah air bangsa Yahudi. Keduanya disebut-sebut memandang minoritas Muslim sebagai ancaman demografi dan keamanan.
Pergeseran ini juga menandai perubahan drastis dalam kebijakan luar negeri India yang dulunya dikenal vokal mendukung perjuangan Palestina. Kini, dengan kunjungan kedua PM Modi ke Israel yang dijadwalkan pada 25 Februari, kekhawatiran masyarakat, terutama kelompok minoritas, semakin memuncak. Mereka khawatir akan potensi diskriminasi sistematis, pelanggaran hak asasi manusia, dan makin tergerusnya nilai-nilai pluralisme di India, mengikuti jejak kebijakan kontroversial yang diadopsi dari Israel.