Krisis listrik di Lebanon semakin runyam. Kementerian Energi dan Air setempat resmi memutus aliran listrik ke sekitar 100 institusi publik yang menunggak pembayaran tagihan, mulai Senin lalu. Langkah ini menjadi buntut dari perselisihan antara Menteri Energi Joe Saddi dengan pemerintah, di mana Saddi memboikot rapat kabinet karena tuntutannya soal pasokan listrik dan biaya bahan bakar tak kunjung direspons.
Warga Lebanon sebenarnya sudah lama kelimpungan soal listrik. Sejak krisis ekonomi 2019, pasokan listrik negara di Beirut anjlok drastis—dari yang tadinya hampir 21 jam sehari, kini hanya tersisa 2-4 jam, bahkan ada hari tanpa listrik sama sekali. Alhasil, masyarakat terpaksa beralih ke generator swasta yang harganya selangit. Banyak dari generator ini dikelola oleh partai politik atau orang-orang dekat penguasa, menciptakan ekonomi alternatif yang memberatkan rakyat.
Para pengamat menilai akar masalahnya adalah korupsi sistemik di sektor energi yang merugikan miliaran dolar. Meski pemerintahan reformis sudah berkuasa sejak awal 2025, perbaikan belum terasa. Bank Dunia memproyeksikan inflasi Lebanon tahun ini mencapai 17,5 persen, sementara biaya bahan bakar untuk generator ikut meledak imbas konflik AS-Israel dengan Iran. Perselisihan ini juga memicu spekulasi reshuffle kabinet dan kemungkinan mundurnya Saddi dari kursi menteri.