Departemen Luar Negeri Amerika Serikat akhirnya merilis laporan resmi mengenai pengelolaan dana lebih dari 12 miliar dolar AS yang berasal dari hasil penjualan minyak dan mineral Venezuela. Laporan setebal 53 halaman ini terbit hampir setahun setelah operasi penangkapan Presiden Nicolas Maduro di Caracas pada Januari lalu.
Dalam laporan tersebut, Washington mengklaim bahwa pihaknya telah mengelola dana tersebut secara transparan. Sebanyak lebih dari 12,26 miliar dolar AS diterima dari transaksi minyak mentah, emas, mineral, hingga pupuk selama periode Januari hingga September 2026. Hampir seluruh dana tersebut, sekitar 12 miliar dolar AS, telah disalurkan kembali, menyisakan saldo sekitar 169 juta dolar AS di rekening.
Sejak menggulingkan Maduro, pemerintahan Trump memang mengambil kendali langsung atas ekspor sumber daya alam Venezuela. Dana tersebut ditampung dalam rekening khusus yang dibuka di Qatar National Bank dan rekening lain di bawah kendali Departemen Keuangan AS. Langkah ini disebut-sebut sebagai upaya mengatur distribusi kekayaan negara tersebut pasca-kudeta.
Namun, kebijakan ini menuai sorotan. Para aktivis hak asasi manusia di Venezuela khawatir Washington terlalu berfokus pada keuntungan minyak dan mengabaikan upaya reformasi demokrasi di negara itu. Selain itu, Trump juga gencar mengklaim keuntungan dari penjualan minyak Venezuela sebagai capaian politiknya menjelang pemilu.
Untuk memastikan tidak ada penyelewengan, pemerintah AS telah menyewa firma audit swasta KPMG untuk memeriksa setiap transaksi. Laporan ini sendiri disebut sebagai bentuk komitmen AS dalam mempromosikan akuntabilitas pengelolaan dana yang diambil dari negara yang sedang dilanda krisis politik tersebut.