Pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengungkit serangan Pearl Harbor 1941 saat konferensi pers dengan PM Jepang Sanae Takaichi di Gedung Putih pekan lalu, telah memicu gelombang kebingungan, kecaman, dan rasa tidak nyaman di Jepang. Insiden ini terjadi saat Trump ditanya seorang reporter mengapa ia tidak memberitahu sekutunya, termasuk Jepang, tentang rencana serangan AS-Israel ke Iran.
Trump berdalih, keputusan merahasiakan operasi militer itu wajar. Ia justru bertanya balik, 'Siapa yang lebih tahu tentang kejutan selain Jepang? Mengapa kalian tidak memberi tahu saya tentang Pearl Harbor?' Pernyataan tersebut, yang dimaksudkan untuk membela keputusannya menyerang Iran tanpa pemberitahuan, justru membuka luka lama dan memicu reaksi keras.
Respons publik di Jepang, terutama di media sosial, sangat beragam. Banyak yang menuduh Trump tidak peka dan kasar, bahkan ada yang merasa Presiden AS itu tidak menganggap Jepang sebagai mitra setara. Desakan agar Jepang memprotes pernyataan Trump pun bermunculan secara daring.
Tsuneo Watanabe, peneliti senior dari Sasakawa Peace Foundation, dalam artikel opininya di harian Nikkei, menilai ucapan Trump menunjukkan ia 'tidak terikat akal sehat Amerika yang berlaku'. Menurut Watanabe, komentar itu seolah ingin menyeret reporter Jepang atau PM Takaichi untuk membenarkan 'serangan diam-diam' ke Iran. Sementara itu, reaksi PM Takaichi yang merupakan seorang konservatif garis keras, mendapat sorotan. Ia hanya melirik para menterinya dan membiarkan pernyataan Trump berlalu, suatu sikap yang dipuji sebagian pihak karena dianggap menjaga fokus pada penguatan hubungan dengan sekutu terpentingnya. Namun, tidak sedikit pula yang mengkritiknya. Mantan diplomat Hitoshi Tanaka, misalnya, merasa malu melihat Takaichi terkesan menjilat Trump, menegaskan bahwa pemimpin negara haruslah setara dan tidak seharusnya hanya menyenangkan pihak lain.
Insiden ini kembali menyoroti sensitivitas hubungan diplomatik kedua negara yang memiliki sejarah kompleks pasca-Perang Dunia II. Meskipun Amerika Serikat dan Jepang sangat bergantung satu sama lain — AS mengandalkan Jepang sebagai tuan rumah bagi 50.000 tentaranya dan persenjataan canggih, sementara Jepang berlindung di bawah 'payung nuklir' AS untuk menangkal ancaman tetangga bersenjata nuklir — pernyataan semacam ini bisa mengguncang fondasi hubungan. Konstitusi Jepang pasca-perang melarang penggunaan kekuatan kecuali untuk pertahanan diri, namun Takaichi dan sejumlah pejabat lainnya tengah berupaya memperluas peran militer Jepang. Pernyataan Trump ini, tanpa disadari, dapat memperkeruh upaya Jepang dalam menavigasi identitas militernya di kancah global sambil menjaga aliansi penting.
Singkatnya, komentar Trump bukan sekadar selipan retorika. Ini adalah cerminan ketegangan diplomatik, perbedaan interpretasi sejarah, dan dinamika kekuasaan yang terus bergeser, yang berpotensi memiliki dampak jangka panjang pada stabilitas aliansi strategis di kawasan Asia-Pasifik, serta bagaimana Jepang memandang perannya di panggung dunia.