MANAGUA - Pemerintahan Nicaragua yang dipimpin Presiden Daniel Ortega dan istrinya, Rosario Murillo, kembali mengambil langkah kontroversial dengan mengumumkan pengunduran diri dari Parlemen Amerika Tengah (Parlacen). Langkah ini diambil hanya sehari setelah Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) mengeluarkan resolusi yang menuntut pemulihan hak sipil dan pembebasan tahanan politik di negara tersebut.
Kementerian Luar Negeri Nicaragua menyatakan keputusan ini sebagai wujud kedaulatan penuh negara dan berlaku efektif segera. Ini bukan kali pertama Managua menarik diri dari organisasi internasional; sebelumnya mereka telah keluar dari OAS pada 2023 dan Dewan HAM PBB pada 2025. Pemerintah Ortega-Murillo secara konsisten menuduh organisasi internasional sebagai alat intervensi asing.
Di balik keputusan ini, situasi hak asasi manusia (HAM) di Nicaragua semakin mengkhawatirkan. Laporan PBB pada September lalu mencatat setidaknya delapan kematian dalam tahanan sejak 2018, termasuk tokoh adat Miskito, Brooklyn Rivera, yang meninggal setelah 32 bulan ditahan dengan akses komunikasi yang sangat minim. Kelompok Physicians for Human Rights menilai penjelasan pemerintah terkait kematian Rivera tidak masuk akal secara medis.
Tekanan internasional juga datang dari Amerika Serikat. Pemerintahan Trump melalui Menlu Marco Rubio menyebut Nicaragua sebagai 'diktator' setelah rencana penghapusan pemilu diumumkan. Meski demikian, kebijakan deportasi AS terhadap warga Nicaragua juga menuai kritik dari Human Rights Watch.