Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, akan segera membubuhkan tanda tangannya pada mata uang kertas dolar AS. Pengumuman dari Departemen Keuangan AS ini menandai kali pertama seorang presiden yang masih menjabat meninggalkan jejak personalnya pada alat tukar negara, sebuah tradisi yang sebelumnya hanya melibatkan Menteri Keuangan dan bendahara. Keputusan ini diambil menjelang peringatan 250 tahun Hari Kemerdekaan AS pada 4 Juli mendatang.
Sekretaris Keuangan AS, Scott Bessent, mengklaim bahwa langkah ini adalah pengakuan atas "pencapaian historis" Trump, yang disebutnya telah membawa AS ke jalur "pertumbuhan ekonomi tak tertandingi" serta "kekuatan dan stabilitas fiskal." Namun, data ekonomi menunjukkan narasi ini bisa diperdebatkan. Pertumbuhan PDB AS pada tahun 2025 tercatat 2,2 persen, sedikit di bawah rata-rata ekspansi 2,5 persen dari tahun 2022-2024 di bawah pemerintahan sebelumnya.
Tidak hanya tanda tangan, Komisi Seni Rupa AS juga menyetujui pencetakan koin emas peringatan yang menampilkan gambar Presiden Trump, seminggu sebelum pengumuman mata uang ini. Persetujuan itu memanfaatkan celah hukum yang melarang penggambaran presiden aktif pada mata uang yang beredar.
Langkah-langkah ini sontak memicu gelombang kritik pedas. Gubernur California, Gavin Newsom, yang disebut-sebut calon kuat Demokrat untuk Pilpres 2028, menyindir pengumuman tersebut. Ia menyebut, "Kini warga Amerika akan tahu persis siapa yang harus disalahkan saat mereka membayar lebih mahal untuk bahan makanan, bensin, sewa, dan layanan kesehatan." Para kritikus lainnya bahkan menyamakan tindakan ini dengan perilaku diktator dan monarki, yang kerap mempersonalisasi simbol-simbol negara untuk mengukuhkan kekuasaan.
Fenomena "mengecap" nama pada institusi AS ini bukan hal baru bagi Trump. Sejak kembali ke Gedung Putih, ia telah mengaitkan namanya dengan berbagai lembaga dan proyek, termasuk John F Kennedy Center for the Performing Arts, US Institute of Peace, dan bahkan kelas kapal perang yang akan datang. Pergeseran dalam tradisi ini menimbulkan pertanyaan tentang batas antara kepemimpinan dan personalisasi kekuasaan, serta potensi dampaknya terhadap persepsi publik terhadap netralitas institusi negara.