Kebebasan pers di Mesir kembali mendapat pukulan telak. Lina Attalah, pemimpin redaksi media independen Mada Masr, resmi ditahan setelah pengadilan memvonisnya bersalah karena mengelola situs web tanpa izin. Vonis ini bukan sekadar hukuman biasa—Attalah dikenai denda maksimal 3 juta pound Mesir (sekitar Rp 2,6 miliar) dan harus mendekam di balik jeruji besi sampai denda tersebut lunas.
Amnesty International langsung angkat bicara, menyebut putusan ini sebagai 'pukulan telak bagi kebebasan pers'. Mereka menilai kasus ini adalah bentuk intimidasi sistematis terhadap jurnalis kritis di bawah pemerintahan Presiden Abdel Fattah al-Sisi. Sejak 2013, rezim Sisi memang dikenal sangat keras terhadap suara oposisi, dengan puluhan ribu orang ditahan, mulai dari aktivis hingga pekerja media.
Yang menarik, Mada Masr sebenarnya sudah berulang kali mengajukan izin operasional ke Dewan Pengatur Media Tertinggi (SMRC) sejak UU Media 2018 disahkan. Namun, permohonan mereka selalu ditolak atau tidak pernah dijawab. Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ) mencatat Mesir saat ini menahan 25 jurnalis, menjadikannya salah satu negara dengan jumlah jurnalis dipenjara terbanyak di dunia.
Kasus Attalah ini juga terjadi hanya beberapa minggu setelah enam jurnalis platform cek fakta Matsda2sh didakwa karena dituduh berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin yang dilarang. Ini menunjukkan pola represi yang semakin intensif terhadap media independen di Negeri Piramida tersebut. Dampaknya bagi masyarakat Mesir jelas: akses terhadap informasi kritis dan berimbang semakin tergerus, sementara jurnalis semakin takut untuk melaporkan kebenaran.