Washington, DC – Sebuah kesepakatan baru antara Amerika Serikat dan Iran mencuat ke publik, memicu perdebatan sengit soal dana investasi raksasa senilai 300 miliar dolar AS. Kesepakatan yang rencananya akan ditandatangani secara resmi di Swiss pada Jumat ini ini bukanlah uang tebusan untuk program nuklir Iran, melainkan insentif ekonomi jika Teheran mematuhi perjanjian.
Wakil Presiden AS, JD Vance, dalam wawancara dengan CBS News, menegaskan bahwa dana tersebut bukan berasal dari kantong pembayar pajak Amerika. Menurutnya, uang itu akan digalang dari koalisi negara-negara Teluk dan investor swasta yang ingin masuk ke pasar Iran pasca-cabutnya sanksi. "Ini bukan soal membayar Iran, tapi soal memberi mereka masa depan yang lebih baik jika mereka menepati janji," ujar Vance.
Presiden Donald Trump pun angkat bicara di platform Truth Social-nya, membantah keras pemberitaan yang menyebut AS membayar Iran. Trump menyebut kabar itu sebagai 'berita palsu'. Namun, angka 300 miliar dolar tetap menjadi sorotan karena Trump sendiri dulu mengkritik habis-habisan kesepakatan nuklir tahun 2015 yang dianggapnya terlalu menguntungkan Iran secara ekonomi.
Analis dari Middle East Council on Global Affairs, Muhanad Seloom, menyebut skema ini sebagai solusi 'untung-untungan' bagi Washington. "Jika Iran reformis, AS yang dapat pujian. Jika gagal, AS tidak rugi apa-apa, dan negara Teluk yang menanggung risiko," jelasnya kepada Al Jazeera. Dana ini memang sengaja dirancang untuk menghindari citra buruk pembebasan aset Iran yang beku, yang jumlahnya diperkirakan lebih dari 100 miliar dolar.
Dampak bagi Masyarakat Global: Kesepakatan ini berpotensi mengakhiri krisis energi global yang dipicu oleh perang dan sanksi. Jika Iran kembali ke pasar minyak dunia, harga energi bisa lebih stabil. Namun, risiko kegagalan tetap ada. Jika Iran melanggar perjanjian, maka dana investasi itu batal dan sanksi akan kembali diberlakukan, membuat pasar energi kembali bergejolak.