Washington, DC - Partai Republik di Senat Amerika Serikat kembali memaksakan pengesahan RUU pendanaan penegakan imigrasi senilai $70 miliar (sekitar Rp1.134 triliun). Ini merupakan salah satu prioritas utama Presiden Donald Trump. Namun, upaya pada Kamis waktu setempat itu langsung menghadapi rintangan berat.
Partai Demokrat memaksa diadakannya pemungutan suara beruntun atau 'vote-a-rama' atas sejumlah amandemen. Amandemen-amandemen ini sengaja dirancang untuk menyorot kebijakan-kebijakan kontroversial Trump, mulai dari dana 'anti-senjata' miliknya, kebijakan tarif, hingga perang AS-Israel di Iran.
Senator Chuck Schumer, pemimpin minoritas Demokrat, menantang Partai Republik. "Amandemen demi amandemen, suara demi suara, Partai Republik harus menjawab kepada rakyat Amerika," ujarnya.
Batu sandungan terbesar adalah dana 'anti-persenjataan' sebesar $1,776 miliar yang diusulkan Trump. Banyak pihak menyebut dana ini sebagai 'amplop' untuk sekutu Trump. Departemen Kehakiman AS sudah mundur dari skema kontroversial ini, namun Trump sendiri belum secara resmi mengakuinya. Senator Tom Tillis dari Partai Republik sempat mengajukan amandemen alternatif untuk memblokir dana tersebut, namun gagal total.
Pemimpin Mayoritas Senat, John Thune, bahkan pesimistis. "Saya tidak bisa memprediksi bagaimana hasilnya," katanya, menandakan adanya keretakan di internal Partai Republik yang mulai berani melawan Trump.
Analisis Dampak: Jika RUU ini gagal, ini menjadi pukulan telak bagi Trump menjelang pemilu paruh waktu November mendatang. Kegagalan ini juga menandai melemahnya kendali Trump atas partainya sendiri. Di sisi lain, kebuntuan politik di Senat AS berpotensi menunda kebijakan imigrasi ketat yang menjadi andalan Trump, sekaligus memperpanjang ketidakpastian bagi para imigran dan pelaku bisnis di AS.