Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, melontarkan proposal ambisius di depan Sidang Umum PBB baru-baru ini. Ia mengajak dua negara raksasa Asia yang sering bersitegang, India dan China, untuk duduk satu meja membahas ancaman iklim di kawasan Himalaya. Gagasan ini muncul setelah Nepal dilanda banjir bandang dahsyat pada Agustus lalu yang menelan banyak korban jiwa.
Shah mengusulkan pembentukan Himalayan Climate Resilience Mechanism, sebuah wadah kerja sama lintas batas untuk penanggulangan bencana dan berbagi data ilmiah. Menurutnya, kawasan pegunungan tertinggi di dunia ini harus menjadi laboratorium kerja sama internasional, bukan tembok pemisah yang memutus informasi.
Namun, realitas politik tidak semudah teori. India dan China memiliki sengketa perbatasan sepanjang 3.500 km yang membentang di Himalaya. Hubungan keduanya kerap memanas, bahkan pernah terlibat perang dan bentrokan militer di Garis Kontrol Aktual (LAC). Hingga berita ini diturunkan, belum ada respons resmi dari kedua negara tersebut.
Dari sisi ilmiah, ancaman ini nyata. Laporan International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) mencatat laju pencairan gletser di Hindu Kush Himalaya meningkat dua kali lipat sejak tahun 2000 dibanding periode 1974-1999. Fenomena ini memicu risiko longsor, banjir danau glasial, dan runtuhnya lapisan es abadi yang bisa memakan korban jiwa hingga ke wilayah hilir.
Analisis Dampak: Bagi masyarakat Indonesia, diplomasi Nepal ini menjadi cermin penting. Sebagai negara kepulauan yang juga rawan bencana hidrometeorologi, Indonesia bisa belajar bahwa isu iklim seringkali menembus batas politik. Jika negara-negara Himalaya bisa mengesampingkan rivalitas untuk urusan kemanusiaan, ada harapan besar bagi kawasan lain untuk melakukan hal serupa. Kegagalan kolaborasi ini bukan hanya masalah Nepal, tapi preseden buruk bagi solidaritas global menghadapi perubahan iklim.