Washington, DC – Sebuah pasal kontroversial dalam rancangan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) Amerika Serikat tahun 2027 diam-diam bergulir di Kongres. Pasal 224, yang dijuluki 'Inisiatif Kerja Sama Teknologi Pertahanan AS-Israel', dinilai bakal mengubah total hubungan militer kedua negara.
Alih-alih sekadar bantuan militer, pasal ini mendorong integrasi industri pertahanan yang begitu dalam. Analis memperingatkan, jika lolos, dukungan untuk Israel tidak lagi menjadi pilihan politik presiden, melainkan struktur tetap kebijakan nasional AS yang sulit dibatalkan.
Rancangan ini mewajibkan Menteri Pertahanan AS menunjuk seorang pejabat khusus yang bertugas menyinkronkan riset, pengujian, hingga kerja sama industri militer kedua negara. Teknologi yang jadi prioritas meliputi sistem anti-drone, kecerdasan buatan (AI), perang siber, hingga bioteknologi. Poin paling sensitif adalah soal 'integrasi jaringan' yang memungkinkan sistem informasi militer AS dan Israel benar-benar menyatu.
Anggota DPR AS, Thomas Massie, sudah menyatakan akan berusaha menghapus pasal ini. Kelompok lobi pun mulai bergerak, menandakan perdebatan sengit akan terjadi. Jika disahkan, ini bukan sekadar perubahan kebijakan, tapi lompatan besar yang bisa memicu ketegangan baru di Timur Tengah dan mengubah keseimbangan kekuatan global.