Antrean panjang kendaraan kembali memenuhi jalanan di Sri Lanka. Bukan karena musim liburan atau lonjakan permintaan biasa, melainkan akibat krisis bahan bakar yang mencekik. Negeri kepulauan ini harus menghadapi pembatasan jatah BBM dan lonjakan harga pangan yang mengkhawatirkan, mengulang mimpi buruk krisis ekonomi parah pada 2022. Namun kali ini, biang kerok utamanya bukan berasal dari kebijakan domestik, melainkan gema perang di Timur Tengah yang mengguncang stabilitas pasokan energi global.
Di kota Kandy, Sri Lanka tengah, misalnya, Keerthi Rathna, seorang pengemudi tuk-tuk, terpaksa ikut mengular dalam antrean panjang untuk mendapatkan jatah bensinnya. Pemerintah Sri Lanka kini memberlakukan sistem jatah berbasis QR code, mirip yang diterapkan saat krisis sebelumnya. Setiap motor hanya boleh mengisi 8 liter bensin per minggu, tuk-tuk seperti milik Rathna 20 liter, dan mobil 25 liter. Untuk kendaraan niaga, bus mendapatkan 100 liter diesel, sementara truk dibatasi 200 liter per minggu. Mirisnya, stok BBM yang terbatas ini pun kini jauh lebih mahal, dengan kenaikan harga mencapai sekitar 33 persen sejak konflik di Timur Tengah memanas.
Penyebab utama kekacauan ini bermula saat Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Iran merespons dengan menutup sebagian besar lalu lintas via Selat Hormuz. Selat sempit ini adalah urat nadi penting, tempat 20 persen minyak dan gas dunia melintas. Bagi Sri Lanka, situasinya kian pelik lantaran 60 persen kebutuhan energinya diimpor melalui selat tersebut dan negara itu hanya memiliki kapasitas penyimpanan untuk konsumsi satu bulan. Ketika jalur vital ini terganggu, pasokan energi Sri Lanka langsung tercekik.
Dampaknya tidak hanya pada bahan bakar. Hampir separuh pasokan pupuk urea dunia juga melewati Selat Hormuz. Para ahli khawatir, gangguan ini akan memicu kenaikan harga pangan yang signifikan di seluruh Asia. Riset dari Kiel Institute for the World Economy bahkan memperkirakan Sri Lanka bisa menghadapi kenaikan harga pangan keseluruhan hingga 15 persen. Ini tentu menambah beban berat bagi masyarakat yang daya belinya sudah tergerus.
Situasi ini tak pelak membangkitkan ingatan pahit akan krisis ekonomi 2022 di bawah Presiden Gotabaya Rajapaksa. Saat itu, Sri Lanka mengalami kebangkrutan karena gagal bayar utang luar negeri akibat kebijakan yang dianggap salah urus, memicu kelangkaan devisa, pembatasan impor (termasuk BBM), dan lonjakan harga kebutuhan pokok. Rajapaksa akhirnya digulingkan oleh gelombang protes rakyat. Namun, Rathna, pria paruh baya itu, melihat perbedaan mendasar kali ini. "Tidak ada yang bisa menyalahkan pemerintah sekarang, karena perang di Iran bukan di tangan Sri Lanka," ujarnya.
Meski demikian, pemerintahan Presiden Anura Dissanayake yang baru terpilih pada 2024 tetap menghadapi tantangan besar. Krisis ini menunjukkan betapa rentannya ekonomi sebuah negara kecil terhadap gejolak geopolitik global. Saat Selat Hormuz, jalur strategis yang mengangkut sepertiga minyak mentah yang diperdagangkan lewat laut, terganggu, dampaknya bisa merembet luas dan memperparah kondisi negara-negara yang sangat bergantung pada impor seperti Sri Lanka.