Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan menerima hasil pemilihan sela (midterm) pekan depan, dengan satu syarat: prosesnya harus jujur. Pernyataan ini muncul di tengah langkah pemerintahannya yang gencar menggugat sejumlah negara bagian yang dikuasai Partai Demokrat terkait integritas pemilu.
Departemen Kehakiman (DOJ) baru-baru ini mengancam negara bagian Washington dengan tindakan hukum jika tidak segera menghapus sekitar 400 nama dari daftar pemilih yang diklaim bukan warga negara AS. Namun, otoritas Washington menepis klaim tersebut. Sekretaris Negara Bagian Washington, Steve Hobbs, menilai permintaan itu sebagai upaya menciptakan kecurigaan tak berdasar menjelang hari pemungutan suara pada 3 November.
Hobbs mengungkapkan bahwa pihaknya telah meninjau daftar tersebut dan menemukan beberapa data yang usang, bahkan ada yang bersumber dari catatan tahun 1994. Ia menegaskan bahwa pemilu di Washington aman dan kasus kecurangan pemilih, termasuk oleh non-warga negara, sangat jarang terjadi. Sebelumnya, Washington juga telah memenangkan gugatan agar tidak diwajibkan menyerahkan seluruh daftar pemilihnya ke DOJ.
Meski sempat kalah di pengadilan, DOJ terus berupaya mencurigai hasil pemilu, salah satunya dengan menggugat negara bagian Alaska. DOJ berencana memblokir sertifikasi pemilihan Senat di sana jika kandidat petahana dari Partai Republik, Dan Sullivan, tidak menang. Alasannya, ada kandidat lain bernama sama yang ikut berkontestasi, yang dinilai merugikan petahana.
Analisis Dampak: Langkah hukum agresif dari pemerintahan Trump ini berpotensi memicu krisis kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di AS. Upaya mendelegitimasi hasil pemilu sebelum penghitungan suara dimulai dapat memicu ketegangan politik dan menimbulkan pertanyaan tentang independensi lembaga penegak hukum dalam menghadapi kepentingan politik praktis.