Ramadan tahun ini menyapa jutaan umat Muslim di seluruh dunia dengan sukacita, namun di Jalur Gaza, bulan suci itu datang dengan bayang-bayang kelaparan dan kesulitan akses. Di tengah agresi Israel yang terus berlanjut, warga Gaza, yang mayoritas memulai puasa pada Rabu, sangat berjuang mendapatkan makanan dan air bersih. Meja makan yang dulu penuh saat Ramadan, kini diganti dengan antrean panjang di dapur umum, bergantung sepenuhnya pada jadwal distribusi bantuan.
Ironisnya, meski ada kesepakatan 'gencatan senjata' yang seharusnya memungkinkan masuknya 600 truk bantuan per hari ke Gaza sejak Oktober lalu, realitasnya jauh panggang dari api. Jumlah truk yang masuk jauh di bawah angka tersebut, karena Israel terus membatasi pasokan bantuan dan kebutuhan pokok. Pelanggaran harian oleh Israel juga masih terjadi, dengan serangan yang terus menyasar wilayah yang hancur lebur itu, menewaskan lebih dari 600 warga Palestina sejak 'gencatan senjata' dimulai.
Di sisi lain, ketegangan juga meninggi di Yerusalem Timur. Ribuan jemaah memadati Masjid Al-Aqsa untuk salat tarawih, namun pemandangan polisi Israel berjaga dan bergerak di antara jemaah menimbulkan kekhawatiran. Pihak berwenang Israel makin memperketat keamanan di sekitar Kota Tua dan kompleks Al-Aqsa, bahkan mengeluarkan lebih dari 250 larangan masuk bagi warga Palestina sejak awal tahun ini, serta melakukan penangkapan tokoh agama dan aktivis. Tak hanya itu, operasi intensif Israel di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, juga meningkat drastis, diikuti serangan pemukim ilegal terhadap warga sipil Palestina dan properti mereka yang seringkali tak tersentuh hukum, bahkan dengan dukungan militer Israel.
Kondisi ini menunjukkan krisis kemanusiaan di Gaza bukan hanya soal kelangkaan pangan, tapi juga denial terhadap hak dasar dan kebebasan beragama. Berpuasa di tengah kelaparan, ancaman serangan, dan pembatasan akses ibadah, tentu membebani psikologis warga yang sudah lama trauma. Upaya negara-negara lain mengirim bantuan via udara menjadi bukti betapa kritisnya situasi ini, sekaligus menyoroti kegagalan sistem pengiriman bantuan lewat darat akibat blokade.