Setelah 14 tahun berkuasa di bawah kepemimpinan Aleksandar Vucic dan Partai Progresif Serbia (SNS), Serbia akhirnya memasuki babak baru. Pemilu hari Minggu lalu mencatat kemenangan bersejarah bagi koalisi oposisi Student List, mengakhiri dominasi politik yang telah lama mewarnai lanskap pemerintahan negara Balkan tersebut.
Kemenangan ini memicu pertanyaan besar: akankah Serbia mengubah arah kebijakan luar negerinya ke Barat? Para pengamat internasional menilai perubahan drastis tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Pemerintah baru diprediksi akan fokus pada pembenahan domestik, terutama membereskan sistem peradilan, kepolisian, dan media yang selama ini dianggap terkooptasi oleh rezim sebelumnya.
Aleksandar Popov, Direktur Centre for Regionalism di Novi Sad, menegaskan bahwa isu hubungan dengan negara tetangga seperti Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Montenegro, serta Kosovo bukanlah prioritas utama saat ini. Pemerintahan baru harus terlebih dahulu membenahi institusi demokrasi yang sempat tergerus sebelum bisa mereset hubungan regional yang sempat memanas akibat retorika nasionalistik Vucic.
Meski demikian, ada harapan bahwa pemerintahan baru yang dipimpin oleh para ahli dan tokoh masyarakat sipil dapat memperbaiki citra Serbia di mata dunia dan membuka jalan bagi stabilitas kawasan yang lebih baik.