NEW DELHI ā Gelombang protes besar-besaran kembali mengguncang India. Ribuan demonstran yang menuntut pengunduran diri Komisioner Pemilihan Umum (KPU) India, Gyanesh Kumar, ditangkap massal oleh polisi di New Delhi akhir pekan lalu. Aksi yang melibatkan aktivis muda dan partai oposisi ini dipicu oleh keputusan kontroversial penghapusan lebih dari 130 juta nama dari daftar pemilih.
Penghapusan massal ini merupakan hasil dari Special Intensive Revision (SIR), sebuah program verifikasi ulang data pemilih yang digagas KPU India. Meski KPU berdalih SIR dilakukan rutin untuk membersihkan data orang meninggal atau pindah domisili, skala dan metodenya kali ini dinilai tidak wajar. Terakhir kali revisi intensif dilakukan pada 2003-2004, namun kali ini cakupannya jauh lebih luas dan prosedurnya dianggap sewenang-wenang.
Kritik tajam datang dari kalangan akademisi dan pegiat hak asasi manusia. Mereka menilai SIR telah mendiskriminasi kelompok marginal, terutama komunitas Muslim, perempuan, dan pekerja migran. Proses verifikasi yang rumitāseperti kewajiban melampirkan akta kelahiran, sertifikat pendidikan, hingga silsilah keluargaādinilai sangat memberatkan masyarakat miskin dan buta huruf. Bahkan, KPU sempat menolak kartu identitas nasional Aadhaar sebagai alat verifikasi, sebelum akhirnya menciptakan kategori baru bernama "ketidaksesuaian logis" yang menghapus jutaan nama di Benggala Barat.
Pemerintah dan partai berkuasa, BJP, membela kebijakan ini dengan narasi "purifikasi" atau pembersihan daftar pemilih. Namun, para pengkritik melihat ini sebagai upaya sistematis untuk menciptakan dua kelas kewarganegaraan: mereka yang memiliki hak suara dan mereka yang kehilangan hak politiknya. Situasi ini memicu pertanyaan besar tentang masa depan demokrasi India dan legitimasi kemenangan elektoral BJP di beberapa wilayah.