Washington, DC – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, balik menyerang para anggota Kongres yang menyetujui resolusi untuk membatasi kewenangannya dalam perang melawan Iran. Dalam sebuah unggahan di platform Truth Social, Trump menyebut para politisi yang mendukung resolusi tersebut sebagai 'tidak patriotik'.
Pada Rabu (15/1/2025) waktu setempat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS mengesahkan resolusi perang yang memerintahkan Trump untuk menarik pasukan dari Teluk Persia atau meminta persetujuan Kongres. Resolusi ini lolos dengan suara tipis 215-208, dengan empat anggota Partai Republik yang 'memberontak' ikut mendukung kubu Demokrat.
Trump dengan nada marah menulis, 'Kemarin, dalam sebuah pemungutan suara yang tidak berarti, DPR memilih untuk membatasi Kekuasaan Perang saya, tepat di tengah negosiasi akhir saya untuk mengakhiri perang dengan Republik Islam Iran. Siapa yang akan melakukan hal tidak patriotik seperti itu?'
Dampak dan Analisis
Meskipun resolusi ini disahkan, dampak hukumnya masih abu-abu. Gedung Putih sudah menyebut langkah ini sebagai upaya inkonstitusional yang membatasi kekuasaan presiden. Pakar hukum dari Tufts University, Michael Glennon, menilai bahwa meskipun secara hukum resolusi ini lemah, dampak politiknya sangat kuat. 'Kongres secara efektif mengatakan: sekarang, kami benar-benar berpikir ini ilegal, dan Anda harus keluar,' ujarnya.
Namun, jalan untuk menegakkan resolusi ini masih panjang. Jika Senat yang dikuasai Partai Republik mengubah bahasanya, resolusi itu harus ditandatangani Trump—dan hampir pasti akan diveto. Kongres tidak punya cukup suara untuk mengesampingkan veto presiden. Ini adalah keempat kalinya DPR berusaha mengekang kekuasaan perang Trump, menandakan ketegangan yang semakin dalam antara eksekutif dan legislatif AS.