Pemerintah Amerika Serikat tengah menghadapi sorotan tajam terkait rencana penyiaran langsung (livestreaming) eksekusi mati Nidal Hasan, pelaku penembakan massal di pangkalan militer Fort Hood pada 2009 silam. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Markwayne Mullin, dengan tegas membela kebijakan tersebut dan mengabaikan peringatan bahwa tayangan kematian Hasan bisa menjadi alat propaganda kelompok ekstremis.
Dalam wawancaranya dengan CBS News, Mullin menegaskan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari pendekatan keras Presiden Donald Trump terhadap kejahatan. Ia menilai tidak ada peningkatan risiko keamanan akibat penayangan tersebut. "Jika Anda menyerang Amerika, kami akan datang kepada Anda, dan kami akan memastikan hukumannya setimpal dengan kejahatannya," ujar Mullin, seperti dikutip dari Al Jazeera.
Hasan, mantan mayor Angkatan Darat AS, dijatuhi hukuman mati pada Agustus 2013 setelah terbukti menewaskan 12 tentara aktif dan seorang pensiunan militer, serta melukai 32 orang lainnya dalam serangan di fasilitas medis Fort Hood. Eksekusi dengan regu tembak ini dijadwalkan pada 3 Desember mendatang. Kritik pun bermunculan, terutama mengenai etika menayangkan eksekusi mati seorang pria yang kini lumpuh dari pinggang ke bawah akibat ditembak polisi saat kejadian.
Mullin menepis kekhawatiran tersebut dengan alasan bahwa menonton siaran itu bersifat opsional. Namun, rencana ini memicu perpecahan politik. Senator Republik Thom Tillis memperingatkan bahwa siaran tersebut dapat membahayakan nyawa warga AS karena akan digunakan sebagai alat rekrutmen teroris. "Organisasi teroris akan menggunakan ini sebagai alat rekrutmen. Ini akan meradikalisasi orang lain," tegas Tillis. Di sisi lain, Presiden Trump menyatakan masih mempertimbangkan keputusan akhir, dengan dalih bahwa penayangan tersebut mungkin bisa memberikan efek jera bagi orang lain.